KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah BUMN Dirampingkan, ADB Beri Pinjaman Rp7,8 Triliun ke Indonesia

Dian Kurniati | Jumat, 18 November 2022 | 13:00 WIB
Jumlah BUMN Dirampingkan, ADB Beri Pinjaman Rp7,8 Triliun ke Indonesia

Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kedatangan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di lokasi KTT G20 Indonesia, Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,8 triliun untuk mendukung reformasi BUMN di Indonesia.

Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara Yurenda Basnett mengatakan pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah program reformasi BUMN, yang akan membantu Indonesia meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN. Selain itu, subprogram tersebut juga akan memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

"BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," katanya, Jumat (18/11/2022).

Baca Juga:
Kepada DPR, Sri Mulyani Pastikan Rasio Utang 36,5% PDB Masih Aman

Basnett mengatakan program reformasi selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020-2024 yang menyeluruh dan ambisius. Peta jalan tersebut memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Dia menilai kelemahan struktural BUMN harus diatasi agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat. Menurutnya, ADB pun senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya Indonesia mereformasi BUMN.

Program reformasi akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya. Langkah ini akan membuat BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

Baca Juga:
Ada Efek Penerimaan Pajak, Cadangan Devisa Naik Jadi US$139 Miliar

Kemudian, program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.

Bank pembangunan Jerman KfW juga akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) untuk program tersebut dengan pinjaman yang nilainya setara US$295,8 juta atau Rp4,48 triliun.

Basnett menjelaskan Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai US$610 miliar atau setara dengan sekitar 53% produk domestik bruto (PDB). BUMN tersebut menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik.

Baca Juga:
Akhir April 2024, Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp 8.338 Triliun

BUMN juga menjadi sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. Dalam situasi Covid-19, BUMN ikut menjadi garda depan untuk merespons pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun BUMN turut terkena dampak buruk akibat pandemi, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89% antara 2019 sampai 2020. Dari 2020 sampai 2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp13,3 triliun menjadi Rp124 triliun, sedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2% menjadi 1,4%, dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5% menjadi 4,5%.

"Pelaksanaan reformasi BUMN secara terus-menerus akan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang di Indonesia," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 08 Juni 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kepada DPR, Sri Mulyani Pastikan Rasio Utang 36,5% PDB Masih Aman

Jumat, 07 Juni 2024 | 14:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

Ada Efek Penerimaan Pajak, Cadangan Devisa Naik Jadi US$139 Miliar

Selasa, 28 Mei 2024 | 09:41 WIB KINERJA FISKAL

Pemerintah Tahan Penerbitan SBN, Realisasi Utang Masih Minim

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC