KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Pemerintah Bangun Hunian untuk Korban Bencana Sumatera

Muhamad Wildan
Senin, 29 Desember 2025 | 13.30 WIB
Didanai Pajak, Pemerintah Bangun Hunian untuk Korban Bencana Sumatera
<p>Ilustrasi. Pekerja membangun hunian sementara (huntara) untuk korban bencana banjir bandang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (28/12/2025). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan BUMN-BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara saat ini tengah membangun 15.000 unit hunian yang ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan.

"Sebanyak 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini dan dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak," kata nya, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga membangun 4.500 unit hunian sementara di 3 provinsi terdampak bencana.

Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah memulai pembangunan 5.000 unit hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Sebanyak 2.500 unit pertama sudah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah milik BUMN dan 2.500 unit kedua akan mulai dibangun awal minggu depan," ujar Teddy.

Teddy mengeklaim hunian yang dibangun oleh pemerintah tersebut terletak di lokasi yang tidak rawan bencana serta dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum, dan tempat bekerja para pengguna hunian.

Ke depan, dia juga berharap pemerintah daerah (pemda) turut berperan serta dalam pembangunan hunian melalui penyediaan lokasi dan membantu warga berpindah ke hunian baru yang disediakan.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menyatakan telah menyiapkan anggaran hingga Rp60 triliun untuk mendanai pemulihan pascabencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran, bukan realokasi dari anggaran makan bergizi gratis (MBG).

"Anggaran bencana itu cukup, dananya Rp60 triliun. Tidak perlu memindahkan anggaran MBG," ujar Purbaya.(rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.