PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Jasa Raharja Sebut Pemutihan Jadi Solusi Murah Bayar Tunggakan Pajak

Dian Kurniati | Selasa, 15 November 2022 | 16:30 WIB
Jasa Raharja Sebut Pemutihan Jadi Solusi Murah Bayar Tunggakan Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - PT Jasa Raharja terus mendorong wajib pajak untuk lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyebut setiap pemilik kendaraan memiliki kewajiban membayar pajak. Apabila memiliki tunggakan, wajib pajak dapat memanfaatkan program pemutihan yang diadakan sejumlah daerah.

"Tentu agar denda PKB tidak menumpuk. Selain itu, jika pajak secara terus menerus tidak dibayar maka kendaraan berpotensi bodong dan tidak bisa dipergunakan di jalan raya," katanya, Selasa (15/11/2022).

Baca Juga:
Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Dewi menuturkan program pemutihan biasanya diadakan untuk membantu pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Melalui pemutihan, wajib pajak akan dibebaskan dari denda keterlambatan sehingga cukup membayar pokok pajaknya.

Dia juga menjelaskan pemilik kendaraan perlu segera menyelesaikan tunggakan pajaknya. Sebab, pemerintah berencana mengimplementasikan Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mulai tahun depan.

Berdasarkan pasal tersebut, kendaraan yang tidak diregistrasi ulang selama sekurang-kurangnya 2 tahun dapat dilakukan penghapusan data registrasi. Kendaraan yang data registrasinya telah dihapus tidak dapat diregistrasi ulang sehingga akan berstatus bodong dan bisa disita kepolisian.

Baca Juga:
Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Dewi menyebut provinsi yang masih menyelenggarakan program pemutihan di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain mendorong kepatuhan, ia berharap program tersebut efektif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dia pun meyakinkan setiap pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat. Sebab, uang pajak akan dibelanjakan untuk merealisasikan program pembangunan daerah.

"Kalau masyarakat tertib pajak, tentu program-program pembangunan, pelayanan masyarakat, dan program keselamatan juga akan berjalan lancar," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC

Jumat, 01 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP