BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan mengenai penggunaan identitas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada e-bupot 21/26.
Penjelasan yang disampaikan untuk merespons pertanyaan warganet mengenai penggunaan NIK (dalam Kartu Tanda Penduduk/KTP) saat pembuatan bukti potong Januari 2024 dan NPWP dalam pembuatan bukti potong mulai Februari 2024.
“Pada e-bupot PPh 21/26, apabila karyawan menggunakan NIK pada masa Januari dan menggunakan NPWP pada masa Februari dan seterusnya, tetap diperbolehkan,” tulis contact center DJP, Kring Pajak, dikutip pada Senin (4/3/2024).
Meskipun diperbolehkan, pemotong pajak atau pembuat bukti potong perlu mengantisipasi skema pada saat pembuatan bukti potong 1721-A1. Pasalnya, saat pembuatan 1721-A1 dengan NPWP secara key-in, ‘ambil data’ PPh Pasal 21 dipotong masa Januari tidak muncul secara otomatis.
“Harus diinput secara manual pada baris 22A "PPh Pasal 21 dipotong" (sistem e-bupot PPh 21/26 untuk 1721-A1 dapat men-generate secara otomatis di bulan-bulan sebelumnya atas dasar identitas yang sama),” imbuh Kring Pajak.
Seperti diketahui, pembuatan bupot dapat dilakukan melalui metode key-in dan impor data excel. Perekaman bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dengan metode key-in mengharuskan pengguna untuk merekam satu per satu bupot yang akan dibuat.
Sementara itu, dengan metode impor data excel, pengguna tidak perlu merekam bukti potong secara manual satu demi satu. Namun demikian, pengguna harus terlebih dahulu menggunduh template yang sudah disediakan DJP.
Aplikasi e-bupot 21/26 juga sudah menyediakan fitur pembuatan bukti potong 1721-A1. Dengan adanya fitur ini, bukti potong untuk pegawai yang berhenti bekerja (resign) pada tengah tahun sudah bisa dibuat. Simak ‘Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berhenti Bekerja atau Resign’. (kaw)
