Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Produksi Buku & Tarif Cukai Rokok, Download Aturannya di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.02 No.08 Oktober 2019 bertajuk ‘Increase of Tobacco Product Excise Rate & Restipulation of Sales Taxes on Luxury Goods for Motor Vehicles’.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional. Insentif tersebut berupa pembebasan atau pengurangan bea masuk pada peralatan dan bahan baku cetak buku, serta pembebasan atau pengurangan pajak.

Selain itu, pemerintah juga mengatur kembali tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada kendaraan bermotor. Pengaturan kembali tersebut dilakukan guna mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan.

Otoritas fiskal juga mengeluarkan regulasi guna mengantisipasi defisit anggaran yang melebar dari target. Dalam regulasi tersebut pemerintah juga menjabarkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk tambahan pembiayaan guna menutup defisit

Baca Juga: Impor Komponen Kulkas Kini Kena Bea Masuk Tambahan, Apa Saja?

Tidak hanya itu, kemenkeu juga memutuskan untuk meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan rata-rata tertimbang sebesar 23%. Kenaikan tarif CHT ini juga akan diikuti dengan kenaikan harga jual eceran (HJE) dari rokok.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir Oktober 2019 telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.08 Oktober 2019 bertajuk ‘Increase of Tobacco Product Excise Rate & Restipulation of Sales Taxes on Luxury Goods for Motor Vehicles’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Pembebasan Bea Masuk untuk Produksi Buku

Pemerintah Indonesia memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 75/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.3/2017 tentang Sistem Perbukuan

Baca Juga: Cek Lokasi Samsat Keliling Hari Ini

Lebih lanjut, insentif fiskal yang diberikan berupa pembebasan atau pengurangan bea masuk untuk impor peralatan dan bahan baku cetak serta pembebasan atau pengurangan pajak untuk industri di bidang tersebut.

  • Pembiyaan atas Potensi Defisit Anggaran

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No144/PMK.05/2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit APBN 2019. Beleid yang berlaku sejak 17 Oktober ini dirancang guna mengantisipasi defisit anggaran melebar dari target.

Adapun beleid ini menjabarkan terdapat 3 sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk tambahan pembiayaan jika deficit melampaui target. Sumber pendanaan tersebut terdiri atas saldo anggaran lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, dan/atau penerbitan surat berharga negara (SBN).

Baca Juga: Anies Baswedan Resmi Bebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik
  • Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Kementerian Keuangan Republik Indonesia memutuskan untuk meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan rata-rata tertimbang sebesar 23%. Kenaikan tarif CHT ini juga akan diikuti dengan kenaikan harga jual eceran (HJE) dari rokok.

Ketentuan kenaikan tarif CHT tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/2019. Adapun persentase kenaikan cukai tertinggi dilakukan terhadap jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II.

  • Pengaturan Kembali Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Kendaraan Bermotor

Pemerintah mengatur kembali tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada kendaraan bermotor. Pengaturan kembali tersebut dilakukan guna mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan.

Baca Juga: Tarif Cukai Minuman Beralkohol dan Vape akan Naik Tiap Tahun

Ketentuan terkait dengan tarif baru itu, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Beleid ini menjadikan tarif PPnBM yang dikenakan pada kendaraan bermotor mewah menjadi semakin beragam. Hal ini lantaran tarif PPnBM kendaraan bermotor kini diklasifikasikan dalam 4 bab dengan berdasarkan pada jenis kendaaran. (kaw)

Baca Juga: Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Impor Kendaraan Bermotor CBU

Otoritas fiskal juga mengeluarkan regulasi guna mengantisipasi defisit anggaran yang melebar dari target. Dalam regulasi tersebut pemerintah juga menjabarkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk tambahan pembiayaan guna menutup defisit

Baca Juga: Impor Komponen Kulkas Kini Kena Bea Masuk Tambahan, Apa Saja?

Tidak hanya itu, kemenkeu juga memutuskan untuk meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan rata-rata tertimbang sebesar 23%. Kenaikan tarif CHT ini juga akan diikuti dengan kenaikan harga jual eceran (HJE) dari rokok.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir Oktober 2019 telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.08 Oktober 2019 bertajuk ‘Increase of Tobacco Product Excise Rate & Restipulation of Sales Taxes on Luxury Goods for Motor Vehicles’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Pembebasan Bea Masuk untuk Produksi Buku

Pemerintah Indonesia memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 75/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.3/2017 tentang Sistem Perbukuan

Baca Juga: Cek Lokasi Samsat Keliling Hari Ini

Lebih lanjut, insentif fiskal yang diberikan berupa pembebasan atau pengurangan bea masuk untuk impor peralatan dan bahan baku cetak serta pembebasan atau pengurangan pajak untuk industri di bidang tersebut.

  • Pembiyaan atas Potensi Defisit Anggaran

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No144/PMK.05/2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit APBN 2019. Beleid yang berlaku sejak 17 Oktober ini dirancang guna mengantisipasi defisit anggaran melebar dari target.

Adapun beleid ini menjabarkan terdapat 3 sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk tambahan pembiayaan jika deficit melampaui target. Sumber pendanaan tersebut terdiri atas saldo anggaran lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, dan/atau penerbitan surat berharga negara (SBN).

Baca Juga: Anies Baswedan Resmi Bebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik
  • Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Kementerian Keuangan Republik Indonesia memutuskan untuk meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan rata-rata tertimbang sebesar 23%. Kenaikan tarif CHT ini juga akan diikuti dengan kenaikan harga jual eceran (HJE) dari rokok.

Ketentuan kenaikan tarif CHT tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/2019. Adapun persentase kenaikan cukai tertinggi dilakukan terhadap jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II.

  • Pengaturan Kembali Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Kendaraan Bermotor

Pemerintah mengatur kembali tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada kendaraan bermotor. Pengaturan kembali tersebut dilakukan guna mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan.

Baca Juga: Tarif Cukai Minuman Beralkohol dan Vape akan Naik Tiap Tahun

Ketentuan terkait dengan tarif baru itu, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Beleid ini menjadikan tarif PPnBM yang dikenakan pada kendaraan bermotor mewah menjadi semakin beragam. Hal ini lantaran tarif PPnBM kendaraan bermotor kini diklasifikasikan dalam 4 bab dengan berdasarkan pada jenis kendaaran. (kaw)

Baca Juga: Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Impor Kendaraan Bermotor CBU
Topik : PPnBM, kendaraan bermotor, CHT, cukai
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 13 Desember 2017 | 16:53 WIB
FILIPINA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:34 WIB
FILIPINA
Rabu, 10 Juli 2019 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 14 November 2019 | 11:36 WIB
PENERIMAAN NEGARA
berita pilihan
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:47 WIB
PINJAMAN DAERAH
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:35 WIB
PAJAK DIGITAL
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:19 WIB
SAMARINDA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:05 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 Januari 2020 | 15:58 WIB
PMK 199/2019