Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Insentif Pajak Baru Terserap 6,8%, Ini Rencana Langkah Sri Mulyani

A+
A-
7
A+
A-
7
Insentif Pajak Baru Terserap 6,8%, Ini Rencana Langkah Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  saat memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah untuk merespons Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha hingga akhir Mei 2020 baru mencapai 6,8% dari alokasi yang sudah disiapkan senilai Rp120,61 triliun.

“Kita melihat 6,8% sudah teralisasi. Wajib pajak yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan, ada yang belum atau tidak mengajukan permohonan,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Lagi, e-Filing Tidak Dapat Diakses Sementara Sore Ini

Adapun beberapa insentif yang diberikan pemerintah lewat PMK 44/2020, antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat.

Sri Mulyani mengaku akan melakukan pelacakan terhadap jumlah perusahaan atau wajib pajak yang sebetulnya berhak (eligible) atas sejumlah insentif pajak tersebut. Dengan demikian, wajib pajak tersebut diharapkan juga bisa untuk memanfaatkannya.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi yang lebih luas agar dunia usaha memahami bahwa ada fasilitas yang diberikan pemerintah agar mereka mendapat ruangan atau bantuan dari sisi beban pajaknya untuk diringankan,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan Tahun Depan, Ini Saran Pakar

Sebagai informasi, pengajuan insentif yang ada di dalam PMK 44/2020 sudah bisa dilakukan melalui DJP Online. Pemberitahuan atau pengajuan pemanfaatan insentif telah tersedia pada menu Layanan – Info KSWP – Profil Pemenuhan Kewajiban Saya.

Fasilitas atau insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan atau saat surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak September 2020. Simak artikel ‘Mulai Hari Ini! Minta SK UMKM & Insentif PMK 44/2020 di DJP Online’. (kaw)

Baca Juga: DJP Beberkan Fokus Kerja KPP untuk Satu Bulan Terakhir Ini
Topik : insentif, insentif pajak, PMK 44/2020, PPh, Ditjen Pajak, DJP, Sri Mulyani, UMKM
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:42 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:18 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:45 WIB
BELGIA
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:43 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:26 WIB
KEUANGAN NEGARA