Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Ini 2 Pendekatan Pajak Minimum untuk Ekonomi Digital

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini 2 Pendekatan Pajak Minimum untuk Ekonomi Digital

Ilustrasi. (foto: businesslive)

JAKARTA, DDTCNews – Ada dua pendekatan konsep pajak minimum yang bisa diterapkan untuk merespons ekonomi digital.

Ekonom Martin A. Sullivan mengatakan ada dua pendekatan potensial untuk memajaki laba usaha dari anak perusahaan yang berlokasi di luar negeri. Pendekatan tersebut berdasarkan cakupan pemajakannya, apakah itu luas atau terbatas, sesuai dengan tujuan.

“Konsep pajak minimum atas laba usaha luar negeri seharusnya akan sangat bergantung pada tujuan yang diharapkan,” katanya, seperti dikutip dari Tax Notes International Vol. 94 No. 6 pada Senin (13/5/2019).

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Dalam pendekatan skala luas (broad minimum tax), penerapan pajak diberikan atas seluruh jenis laba perusahaan. Hal ini dilakukan agar netralitas ekspor modal (capital export neutrality) antara investasi domestik dan luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat di dalam negeri dapat meningkat.

Berdasarkan versi ini, tarif pajak efektif dari negara asal perusahaan multinasional akan dirancang sedemikian rupa agar arus investasi tidak mengalir ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Pendekatan ini lebih ditujukan untuk mencegah kompetisi pajak dengan negara yang bertarif pajak rendah lainnya.

Apabila diterapkan secara global, negara asal – yang mungkin mengadopsi prinsip teritorial atau untuk menjaga netralitas impor modal (capital import neutrality) – akan memberikan batasan. Batasan itu diberikan pada perusahaan multinasional yang merupakan wajib pajak domestiknya agar tidak terlalu mendorong investasi ke luar negeri.

Baca Juga: Kabar Gembira! OECD Beri Sinyal Ekonomi Indonesia Mulai Menguat

Dalam pendekatan skala sempit (narrow minimum tax), pajak minimum hanya dikenakan secara artifisial apabila terjadi pengalihan pendapatan ke negara sumber yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Pendekatan ini dilandasi pemikiran reformasi arsitektur pajak internasional di masa depan akan menganut prinsip teritorial sepenuhnya.

Pendukung pendekatan ini menyatakan bahwa konsep tersebut diperlukan karena metode arm’s-length tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam mengestimasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

Menurut mereka, mendefinisikan misi dari pajak minimum tidak seharusnya membatasi capital import neutrality atau kompetisi pajak itu sendiri. Misi itu bisa didefinisikan lebih pada instrumen yang dapat mendukung antipenghindaran pajak.

Baca Juga: Gali Potensi Pajak Ekonomi Digital, Telkom Berkomitmen Bantu DJP

“Lebih dari sekadar tarifnya yang lebih rendah, konsep pajak minimum sendiri juga harus berfokus pada ‘suatu hal’ yang dapat memicu implementasi pajak ini sehingga dapat memberikan alokasi hak pemajakan yang sesuai dan menjaga kedaulatan pajak negaranya,” terang Sullivan lagi.

Dalam kasus GILTI misalnya, ‘sesuatu’ tersebut adalah perbandingan yang tinggi antara laba usaha dengan aset berwujud bersih dari perusahaan. Dalam konsultasi publik OECD bertajuk ‘Tax Challenges of Digitalisation’, menyebutkan proposal atas pemajakan ekonomi digital akan memasukkan aspek ketentuan yang menyerupai GILTI walau tidak spesifik menyebutkan pajak minimum.

Seperti diketahui, GILTI merupakan kebijakan income inclusion berupa pajak minimum atas jenis penghasilan berupa laba usaha perusahaan multinasional yang berasal dari luar negeri yang dikenakan pada tingkat pemegang sahamnya.

Baca Juga: Mantan Kepala FTA Sebut Konsensus Global Pajak Digital Sulit Tercapai

Pajak minimum disebut-sebut menjadi salah satu isu masa depan konsep perpajakan internasional untuk pajak atas penghasilan. OECD juga tengah menyusun rencana konsensus pemajakan digital dan menyebutkan konsep tersebut masuk Pilar 2.

“Hampir semua kalangan menilai bahwa langkah yang diambil terkait Pilar 2 mengenai kebijakan penerapan instrumen pencegahan penggerusan basis pajak akan meniru kebijakan GILTI yang diterapkan di AS,” jelas Sullivan. (kaw)

Baca Juga: Ini Daftar Negara Dengan Tarif Pajak Properti Paling Tinggi di Eropa
Topik : ekonomi digital, OECD, pajak minimum
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 20 Juli 2020 | 17:45 WIB
EKONOMI DIGITAL
Senin, 20 Juli 2020 | 13:15 WIB
EKONOMI DIGITAL
Senin, 20 Juli 2020 | 09:41 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 18 Juli 2020 | 09:01 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG