Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

India Pertimbangkan Metode Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
India Pertimbangkan Metode Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Pajak

ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews—Pemerintah India mempertimbangkan metode mediasi dalam menyelesaikan pelbagai masalah pajak yang dialami sejumlah perusahaan di negara Bolywood tersebut.

Sumber dari Indiatimes menyebutkan mediasi tersebut juga memungkinkan adanya revisi terhadap kewajiban pajak perusahaan demi menghindari sengketa. Rencananya, isu mediasi itu akan dibahas pada 1 Februari 2020.

"Ini akan menurunkan masalah pajak di India secara substansial," kata sumber itu, Kamis (23/01/2020).

Baca Juga: Tarif PPN Jadi 15%, Otoritas Pajak Temukan Ribuan Pelanggaran

Proses mediasi nantinya akan mencakup pemeriksaan undang-undang pajak dan semua fakta yang relevan secara terperinci. Mediator yang dipilih dari sebuah panel harus netral. Lalu mereka akan bernegosiasi hingga berujung pada kesepakatan.

Keputusan dari hasil negosiasi itu akan mengikat kedua belah pihak, yakni pemerintah dan perusahaan yang mengalami masalah pajak.

Undang-undang Perusahaan 2016 telah mengatur proses mediasi formal untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hukum. Namun, formulasi seperti itu tidak ada di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Baca Juga: OECD: Sumbangan PPh Badan Terhadap Penerimaan Negara Terus Membesar

Gugus Tugas dari Otoritas Pajak India Akhilesh Ranjan sepakat adanya mekanisme mediasi demi memastikan kewajiban pajak perusahaan terpenuhi. Wacana tersebut juga mendapatkan dukungan dari kalangan industri

Vikas Vasal, Mitra & Pemimpin Grant Thornton India, mengatakan mekanisme mediasi telah digunakan di banyak negara untuk menegosiasikan perselisihan perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

"Proses ini akan menghemat waktu dan biaya, tapi bisa membantu menyelesaikan banyak masalah," kata Vasal.

Baca Juga: Dua Dekade, OECD Catat Tarif PPh Badan di Dunia Terpangkas 7,4%

Vasal menyarankan pemerintah membentuk panel ahli yang terdiri dari pensiunan pejabat pajak dan profesional sebagai mediator masalah pajak.

“Pemerintah juga harus memberikan perlindungan pada otoritas independen yang bertindak sebagai mediator agar skema seperti itu berhasil, terutama jika keputusannya ditantang di masa depan,” tambah Vasal.

Salah satu negara yang menerapkan mekanisme mediasi adalah AS. Mereka memiliki program mediasi sukarela guna membantu menyelesaikan sengketa dalam 40-120 hari, jauh lebih cepat daripada proses banding biasa di pengadilan.

Baca Juga: Sengketa Penetapan Tarif Preferensi AANZFTA atas Impor Sapi
Topik : mediasi pajak, sengketa pajak, india, otoritas pajak, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL