Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Hanya Andalkan Sistem Online, Potensi Pajak Hilang Rp1 Miliar/Hari

A+
A-
2
A+
A-
2
Hanya Andalkan Sistem Online, Potensi Pajak Hilang Rp1 Miliar/Hari

Ilustrasi. (DDTC)

TANJUNG PINANG, DDTCNews—Pemprov Kepulauan Riau mencatat penurunan penerimaan pajak yang drastis akibat terhentinya layanan tatap muka dengan wajib pajak akibat pandemi virus Corona.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan penerapan sistem pembayaran pajak online oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak mampu memenuhi ekspektasi Pemprov.

"Pada kondisi normal, kita mendapatkan penerimaan Rp1,4 miliar. Namun saat ini, kita hanya menerima Rp300 sampai Rp400 juta per hari, atau hilang sekitar Rp1 miliar per hari," katanya, Selasa (26/5/2020).

Baca Juga: Sebar 1 Juta SPPT PBB, Pemda Janjikan Hadiah untuk Camat dan Lurah

Menurut Arif, penurunan penerimaan pajak tersebut disebabkan tingkat pemahaman warga membayar pajak secara online masih rendah. Dengan kata lain, pembayaran pajak online hanya dilakukan oleh wajib pajak yang telah melek teknologi.

Menyikapi situasi tersebut, lanjut Arif, Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri akan membuka kembali pelayanan tatap muka pada 2 Juni 2020. Dia berharap penerimaan pajak bisa kembali meningkat.

“Kami berharap dengan dibukanya pelayanan pajak offline itu nanti, tingkat kesadaran meningkat dan berpengaruh pada pendapatan asli daerah Kepri,” ujarnya.

Baca Juga: Banyak Pemilik Kendaraan Menunggak, Piutang Pajak Sulut Tembus Rp80 M

Ditanya soal realisasi penerimaan pajak, Arif mengaku belum menerima data terbaru. Namun ia berkata akan segera menjadwalkan rapat bersama Kepala BP2RD Kepri untuk membahas penurunan penerimaan pajak tersebut.

Saat ini, lanjutnya, kondisi keuangan Provinsi Kepri sedang sulit akibat pandemi Corona. Selain penerimaan pajak menyusut, dana perimbangan dari Pemerintah pusat juga berkurang cukup signifikan.

Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua menilai menurunnya penerimaan pajak daerah di Kepri juga disebabkan kebijakan penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dari Februari 2020 hingga 29 Mei 2020.

Baca Juga: Dorong WP Manfaatkan Diskon PBB, Pemkot Ini Sediakan Loket Keliling

“Artinya jika masyarakat banyak menunda membayar, otomatis penerimaan pajak menyusut tajam,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reni Yusneli menyebut pelayanan Samsat akan kembali dibuka pada 2 Juni 2020 mendatang, lebih cepat dari rencana awal 8 Juni 2020.

“Kami sudah menyiapkan aplikasi online untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, tetapi kami menemukan keluhan dari masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan aplikasi tersebut,” tutur Reni dilansir dari Pinang Batampos.

Baca Juga: SPPT PBB Dicetak Lebih Awal, Wajib Pajak Bisa Bayar secara Nontunai

Tahun ini, Provinsi Kepri menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun. Proyeksi tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp1,1 triliun dan sumber pendapatan lainnya Rp100 miliar.

Penerimaan itu terdiri dari PKB senilai Rp428 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp267 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp328 miliar, pajak air permukaan Rp900 juta dan retribusi daerah senilai Rp767 juta. (rig)

Baca Juga: Pantau Setoran Pajak, Ratusan Tempat Usaha Bakal Dipasangi Tapping Box

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : efek virus corona, penerimaan pajak yang hilang, provinsi kepulauan riau, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Januari 2023 | 09:30 WIB
KOTA CIMAHI

Antisipasi Kemungkinan Resesi, Pemkot Ini Kembali Beri Diskon PBB-P2

Selasa, 17 Januari 2023 | 19:00 WIB
KOTA DEPOK

Pacu Setoran Pajak Reklame, Pemkot Depok Mulai Sisir Mal-Mal

Minggu, 15 Januari 2023 | 16:00 WIB
KOTA BOGOR

NJOP di Kota Bogor Bakal Dinaikkan Rata-Rata 30 Persen pada Tahun Ini

Minggu, 15 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN BOGOR

Pemkab Bogor Adakan Program Pemutihan dan Diskon PBB, Cek Jadwalnya

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham