BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TANJUNGPINANG, DDTCNews – Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) sedang menghadapi tekanan fiskal pada awal tahun anggaran 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri Venni Meitaria Detiawati menyebut kondisi arus kas pemprov sedang tidak sehat akibat seretnya penerimaan, baik dari pajak daerah maupun dari dana transfer dari pemerintah pusat.
“Memang saat ini, cash flow kami tidak dalam keadaan yang baik,” katanya, dikutip pada Senin (14/4/2025).
Menurut Venni, penerimaan dari sektor pajak daerah sepanjang Januari hingga April 2025 masih jauh dari harapan. Lambatnya realisasi penerimaan pajak daerah ini turut berpengaruh kondisi keuangan daerah.
Namun, saat disinggung penyebabnya, dia menyarankan untuk menanyakan hal tersebut langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kita doakan saja pendapatannya segera bertambah. Kalau melihat dari Januari sampai dengan April ini memang cukup lambat,” tuturnya.
Venni menambahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sekitar Rp110 miliar yang diproyeksikan masuk pada awal 2025 juga batal dikucurkan karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, tambahan dana transfer sebesar Rp65 miliar juga gagal terealisasi. Dengan kondisi itu, Pemprov Kepri terpaksa memangkas sejumlah alokasi belanja daerah.
“Karena kalau belanja tetap dilaksanakan tanpa dana itu, tentu tidak bisa terbayar,” ujarnya.
Seperti dikutip dari hariankepri.com, realisasi penerimaan pajak daerah Pemprov Kepri—berdasarkan data Portal SIKD per 12 April 2025—baru mencapai Rp321,73 miliar atau 20,31% dari target APBD senilai Rp1,58 triliun.
Selanjutnya, realisasi PAD secara keseluruhan baru menyentuh angka Rp364,58 miliar atau 20,71% dari target Rp1,76 triliun. Adapun dana transfer dari pusat yang sudah masuk ke kas Pemprov Kepri tercatat Rp367,07 miliar atau 17,02% dari target senilai Rp2,15 triliun. (rig)
