Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Gara-gara Pajak Properti, Partai Petahana Terbelah

A+
A-
0
A+
A-
0
Gara-gara Pajak Properti, Partai Petahana Terbelah

Salah satu sudut jalan di Seoul, Korea Selatan. Partai petahana Korea Selatan, Partai Demokratik, terbelah akibat kebijakan pajak properti yang diberlakukan oleh Presiden Moon Jae In. (Foto: DiegoMariottini/shutterstock.com/roadaffair.com)

SEOUL, DDTCNews - Partai petahana Korea Selatan, Partai Demokratik, terbelah akibat kebijakan pajak properti yang diberlakukan oleh Presiden Moon Jae In.

Tingginya pajak properti yang diberlakukan oleh Moon Jae In dituding sebagai penyebab kekalahan calon-calon Partai Demokratik pada pemilu di berbagai kota, contohnya di Seoul dan Busan.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokratik telah mengusulkan penurunan pajak properti untuk memperoleh kembali dukungan dari publik. Meski demikian, terdapat pula beberapa anggota Partai Demokratik yang memandang tarif pajak properti tak perlu diturunkan.

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

"Usaha untuk mengubah kebijakan bisa memberikan pesan yang salah kepada pasar properti. Perubahan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati," ujar Perdana Menteri Terpilih Korea Selatan Kim Boo Kyum seperti dilansir yna.co.kr, seperti dikutip Senin (26/4/2021).

Untuk diketahui, Moon Jae In memutuskan meningkatkan tarif pajak properti guna menekan harga dan mengurangi aksi spekulasi. Meski demikian, harga apartemen tercatat justru tumbuh hingga 50% terhitung sejak Moon Jae In pertama kali menjabat pada 2017.

Di dalam tubuh Partai Demokratik, banyak anggota partai yang mengusulkan relaksasi pajak properti khusus kepada mereka yang hanya memiliki 1 rumah yang digunakan untuk tempat tinggal.

Baca Juga: Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Masyarakat Korea Selatan yang hanya memiliki 1 rumah dipandang tidak mengambil peran dalam spekulasi properti yang terjadi di kota-kota besar seperti Seoul atau Busan.

Usulan relaksasi pajak properti ini juga ditentang oleh Menteri Keuangan Hong Nam Ki. Menurutnya, terdapat banyak kesalahpahaman mengenai sistem pajak properti yang berlaku.

Hong Nam Ki menerangkan hanya kurang lebih sebanyak 3% hingga 4% dari populasi Korea Selatan yang terdampak oleh kebijakan pajak properti tersebut.

Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Anggota Partai Demokratik yang juga pejabat Sekretariat Kepresidenan Korea Selatan, Lee Cheol Hee, mengatakan 174 anggota Partai Demokratik di parlemen memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pajak properti.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada titik temu antara pendukung skema pajak properti yang saat ini berlaku dan mereka yang mengusulkan adanya relaksasi pajak properti.

Yang jelas, Lee Cheol Hee mengatakan mayoritas anggota Partai Demokratik cenderung menolak relaksasi tarif pajak properti. Dia juga memandang isu pajak properti tidak memiliki kaitan sama sekali dengan hasil pemilu. (Bsi)

Baca Juga: Calon Wakil PM Korsel Ini Janjikan Reformasi Sistem Pajak Real Estat

Topik : pajak properti, korea selatan, Presiden Moon Jae In

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOREA SELATAN

Persaingan Memanas, Capres Korea Selatan Bakal Hapus Pajak Atas Saham

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Kamis, 20 Januari 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Capres Korea Selatan Janji Samakan Perlakuan Pajak Kripto dengan Saham

Minggu, 09 Januari 2022 | 11:30 WIB
KOREA SELATAN

Hadiah atau Warisan Berbentuk Cryptocurrency Bakal Dikenakan Pajak

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran