BERITA TERKINI
SEOUL, DDTCNews - Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memerintahkan jajarannya merancang insentif pajak untuk meningkatkan investasi saham jangka panjang.
Lee mengatakan insentif pajak tersebut utamanya akan menyasar kalangan orang pribadi. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperluas insentif pajak bagi investor jangka panjang di pasar saham domestik.
"Rancang dengan cermat menggunakan metode terperinci untuk memberikan manfaat bagi investor yang memegang saham domestik dalam jangka panjang," katanya saat memberikan instruksi kepada Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan Koo Yun-cheol, dikutip pada Rabu (12/11/2025).
Instruksi Lee ini disampaikan menyusul kebijakan revitalisasi pasar saham, di mana tarif pajak terpisah atas pendapatan dividen akan diturunkan hingga 25%. Kebijakan ini bertujuan memberikan manfaat kepada investor jangka panjang dan mendorong arus dana masuk ke pasar modal domestik.
Pemerintah sedang menyiapkan opsi kebijakan berupa tarif withholding tax diferensial atas dividen, serta penyesuaian batas kontribusi dan bebas pajak untuk dana pensiun dan rekening tabungan individu.
Saat bertemu dengan kabinet, Lee juga mengingatkan bahwa pemberian insentif pajak, terutama kepada pemegang saham besar yang berinvestasi dalam jangka panjang, berpotensi menimbulkan kontroversi mengenai pemotongan pajak bagi orang kaya. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah akan memfokuskan pemberian insentif pajak kepada investor individu.
"Kita akan mencoba mengubah sistem agar investasi jangka panjang menerima banyak insentif," ujarnya dilansir chosun.com.
Sebelumnya, Lee juga telah membatalkan rencananya untuk merevisi ketentuan pajak capital gain atas investasi saham. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh penolakan dari kalangan investor serta berisiko merusak pasar.
Pemerintah sempat mengusulkan penurunan menurunkan ambang batas 'pemegang saham besar' yang dikenakan pajak capital gain dari saat ini KRW5 miliar menjadi KRW1 miliar. Wacana kebijakan ini langsung direspons negatif oleh berbagai kalangan, termasuk Partai Demokrat yang sedang berkuasa. (dik)
