Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 21 September 2018 | 16:45 WIB
VIETNAM
Jum'at, 21 September 2018 | 16:07 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 21 September 2018 | 15:54 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
 
Review
Jum'at, 21 September 2018 | 20:00 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Senin, 17 September 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Kamis, 13 September 2018 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
Senin, 03 September 2018 | 15:16 WIB
IBNU KHALDUN:
 
Data & alat
Rabu, 19 September 2018 | 10:42 WIB
KURS PAJAK 19-25 SEPTEMBER 2018
Rabu, 12 September 2018 | 08:58 WIB
KURS PAJAK 12-18 SEPTEMBER 2018
Rabu, 05 September 2018 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 5-11 SEPTEMBER 2018
 
Komunitas
Jum'at, 21 September 2018 | 16:22 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Kamis, 20 September 2018 | 19:03 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Rabu, 19 September 2018 | 19:34 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
 
Reportase

Download Aturan Lengkap Transfer Pricing Di Sini

21

JAKARTA, DDTCNews – Menjelang April 2018, ada dua kewajiban yang menanti wajib pajak perusahaan. Selain wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, wajib pajak perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi) juga memiliki kewajiban menyampaikan ikhtisar dokumentasi transfer pricing (TP Doc). 

Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Aturan itu juga mengatur bahwa ikhtisar TP Doc wajib diserahkan bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan. Secara umum, ada tiga jenis TP –Dokumen Induk, Dokumen Lokal, dan Laporan Per Negara– yang perlu dipersiapkan apabila wajib pajak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK-213 beserta aturan turunannya.

Untuk memudahkan pembaca, redaksi DDTCNews menyediakan seluruh peraturan dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan TP Doc tersebut. Peraturan dan dokumen ini dapat didownload secara cuma-cuma. Berikut daftar sekaligus tautannya:

Baca Juga: E-Commerce dalam Perspektif Transfer Pricing

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Baca Juga: Dua Profesional DDTC Ikuti Advanced Transfer Pricing Course
  • PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Dirjen Pajak (Per-Dirjen Pajak)

Surat Edaran (SE):

Baca Juga: Prinsip Arm's Length Bisa untuk Ekonomi Digital

Untuk memudahkan pembaca, redaksi DDTCNews menyediakan seluruh peraturan dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan TP Doc tersebut. Peraturan dan dokumen ini dapat didownload secara cuma-cuma. Berikut daftar sekaligus tautannya:

Baca Juga: E-Commerce dalam Perspektif Transfer Pricing

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Baca Juga: Dua Profesional DDTC Ikuti Advanced Transfer Pricing Course
  • PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Dirjen Pajak (Per-Dirjen Pajak)

Surat Edaran (SE):

Baca Juga: Prinsip Arm's Length Bisa untuk Ekonomi Digital
Topik : transfer pricing, pmk 213, tp doc, cbcr
artikel terkait
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 17:48 WIB
PAJAK UMKM
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
berita pilihan
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 17:48 WIB
PAJAK UMKM
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
Terpopuler
21