Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Download Aturan Lengkap Transfer Pricing Di Sini

24
24

JAKARTA, DDTCNews – Menjelang April 2018, ada dua kewajiban yang menanti wajib pajak perusahaan. Selain wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, wajib pajak perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi) juga memiliki kewajiban menyampaikan ikhtisar dokumentasi transfer pricing (TP Doc).

Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Aturan itu juga mengatur bahwa ikhtisar TP Doc wajib diserahkan bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan. Secara umum, ada tiga jenis TP –Dokumen Induk, Dokumen Lokal, dan Laporan Per Negara– yang perlu dipersiapkan apabila wajib pajak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK-213 beserta aturan turunannya.

Untuk memudahkan pembaca, redaksi DDTCNews menyediakan seluruh peraturan dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan TP Doc tersebut. Peraturan dan dokumen ini dapat didownload secara cuma-cuma. Berikut daftar sekaligus tautannya:

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Baca Juga: SGATAR Dorong Peluncuran Joint Database Transfer Pricing Asia Pasifik
  • PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Dirjen Pajak (Per-Dirjen Pajak)

Surat Edaran (SE):

Baca Juga: Sengketa Fakta Mendominasi Praktik Transfer Pricing

Untuk memudahkan pembaca, redaksi DDTCNews menyediakan seluruh peraturan dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan TP Doc tersebut. Peraturan dan dokumen ini dapat didownload secara cuma-cuma. Berikut daftar sekaligus tautannya:

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Baca Juga: SGATAR Dorong Peluncuran Joint Database Transfer Pricing Asia Pasifik
  • PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Dirjen Pajak (Per-Dirjen Pajak)

Surat Edaran (SE):

Baca Juga: Sengketa Fakta Mendominasi Praktik Transfer Pricing
Topik : transfer pricing, pmk 213, tp doc, cbcr
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 01 November 2019 | 18:54 WIB
DDTC NEWSLETTER
Kamis, 04 Oktober 2018 | 16:15 WIB
PAJAK MINERAL & BATUBARA
Kamis, 21 Juli 2016 | 19:10 WIB
PERATURAN TAX AMNESTY
Jum'at, 26 April 2019 | 17:53 WIB
RESTITUSI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 17:27 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01 WIB
PAJAK RUMAH
Jum'at, 26 April 2019 | 17:53 WIB
RESTITUSI PAJAK
Jum'at, 01 November 2019 | 18:54 WIB
DDTC NEWSLETTER
Rabu, 26 Desember 2018 | 17:45 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 17:48 WIB
PAJAK UMKM
Kamis, 17 Januari 2019 | 16:39 WIB
PAJAK E-COMMERCE
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Kamis, 21 Februari 2019 | 18:15 WIB
KEMUDAHAN EKSPOR