Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Download Aturan Lengkap AEoI Di Sini (Updated)

6
6

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang juga telah disetujui DPR hingga ditetapkan Presiden menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017.

Sejalan dengan itu, Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak juga telah menetapkan sejumlah peraturan turunan UU Nomor 9 Tahun 2017. Adapun, pelaksanaan ketentuan itu dimulai April 2018, hingga selanjutnya informasi keuangan itu siap dipertukarkan secara global mulai September 2018.

Untuk memudahkan pembaca, redaksi DDTCNews menyediakan seluruh peraturan, dokumen dan lampiran yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program tersebut. Peraturan dan dokumen ini dapat didownload secara cuma-cuma.

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun

Baca juga: Berubah Lagi, Begini Pokok-Pokok Terbaru Juknis AEoI

Perppu:
Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Undang-Undang:
UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang.

Baca Juga: Hadi Poernomo: DJP Harus Naik Kelas, Tidak Ada Pilihan Lain

Peraturan Presiden:
Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme'

Peraturan Menteri Keuangan:
PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
PMK Nomor 73/PMK.03/201 tentang Perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Dirjen Pajak:
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Infomasi Keuangan Secara Otomatis

Baca Juga: Pajak Bisa Jadi Instrumen Efektif Berantas Korupsi, Ini Syaratnya

Baca juga: Revisi Aturan Akses Informasi Pajak Menjangkau Lebih Luas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
Peraturan OJK Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (dan Penjelasannya)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan:
Surat Edaran OJK Nomor 16 /SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard) (dan Lampiran I & Lampiran II)

Baca Juga: Memanfaatkan Kesepakatan AEoI

Pengumuman Ditjen Pajak Kementerian Keuangan:

Pengumuman Nomor PENG-04/PJ/2018 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan, Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, Jenis Lembaga Keuangan Nonpelapor dan Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Information).

Pengumuman Nomor PENG-04/PJ/2019 Tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

Baca Juga: Pakai Core Tax System, DJP Tidak Mau Buang-Buang Waktu Awasi WP Patuh

Untuk memudahkan pembaca, redaksi DDTCNews menyediakan seluruh peraturan, dokumen dan lampiran yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program tersebut. Peraturan dan dokumen ini dapat didownload secara cuma-cuma.

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun

Baca juga: Berubah Lagi, Begini Pokok-Pokok Terbaru Juknis AEoI

Perppu:
Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Undang-Undang:
UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang.

Baca Juga: Hadi Poernomo: DJP Harus Naik Kelas, Tidak Ada Pilihan Lain

Peraturan Presiden:
Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme'

Peraturan Menteri Keuangan:
PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
PMK Nomor 73/PMK.03/201 tentang Perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Dirjen Pajak:
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Infomasi Keuangan Secara Otomatis

Baca Juga: Pajak Bisa Jadi Instrumen Efektif Berantas Korupsi, Ini Syaratnya

Baca juga: Revisi Aturan Akses Informasi Pajak Menjangkau Lebih Luas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
Peraturan OJK Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (dan Penjelasannya)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan:
Surat Edaran OJK Nomor 16 /SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard) (dan Lampiran I & Lampiran II)

Baca Juga: Memanfaatkan Kesepakatan AEoI

Pengumuman Ditjen Pajak Kementerian Keuangan:

Pengumuman Nomor PENG-04/PJ/2018 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan, Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, Jenis Lembaga Keuangan Nonpelapor dan Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Information).

Pengumuman Nomor PENG-04/PJ/2019 Tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

Baca Juga: Pakai Core Tax System, DJP Tidak Mau Buang-Buang Waktu Awasi WP Patuh
Topik : AEoI, PMK 19/2018, PMK 70/ 2017, pertukaran informasi, download aturan AEoI, download aturan pertuka
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Kamis, 21 Juli 2016 | 19:10 WIB
PERATURAN TAX AMNESTY
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01 WIB
PAJAK RUMAH
berita pilihan
Senin, 12 Agustus 2019 | 14:38 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 26 April 2019 | 17:53 WIB
RESTITUSI PAJAK
Jum'at, 12 Juli 2019 | 11:30 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 26 Juli 2019 | 14:07 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Kamis, 04 Oktober 2018 | 16:15 WIB
PAJAK MINERAL & BATUBARA
Kamis, 17 Januari 2019 | 16:39 WIB
PAJAK E-COMMERCE
Kamis, 21 Februari 2019 | 18:15 WIB
KEMUDAHAN EKSPOR