Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

DJP Beri Nomor Identitas Perpajakan kepada Pemungut PPN PMSE

A+
A-
4
A+
A-
4
DJP Beri Nomor Identitas Perpajakan kepada Pemungut PPN PMSE

Contoh format Kartu Nomor Identitas Perpajakan yang ada dalam Lampiran huruf E PER-12/PJ/2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) akan mendapat nomor identitas perpajakan dari Ditjen Pajak (DJP).

Ketentuan mengenai nomor identitas perpajakan ini ditegaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 yang menjadi aturan turunan dari PMK 48/2020. Nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan.

“Yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pemungut PPN PMSE dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya,” demikian penggalan bunyi Pasal 7 ayat (1) PER-12/PJ/2020, dikutip pada Selasa (29/6/2020).

Baca Juga: Sengketa Penyerahan Jasa Asuransi & Pemberian Hadiah Sebagai Objek PPN

Adapun nomor identitas perpajakan tersebut diberikan oleh DJP dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Identitas Perpajakan.

Jika terhadap pemungut PPN PMSE diterbitkan Keputusan Dirjen Pajak mengenai pencabutan penunjukan, nomor identitas perpajakan dapat dihapus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Pajak dapat mencabut penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Selain masalah pemenuhan kriteria tertentu, pertimbangan Dirjen Pajak juga bisa jadi dasar pencabutan. Simak artikel ‘Dirjen Pajak Bisa Cabut Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Ketentuannya’.

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

Batasan kriteria tertentu itu meliputi pertama, nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan. Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriteria tersebut bisa dipakai salah satu atau keduanya.

Adapun Surat Keterangan Terdaftar dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D. Sementara, Kartu Nomor Identitas Perpajakan dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E PER-12/PJ/2020.

Secara ringkas, Surat Keterangan Terdaftar memuat keterangan keputusan dan tanggal penunjukan serta mererangkan nama, nomor identitas perpajakan, alamat korespondensi, alamat email, dan kategori dari pemungut PPN PMSE.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

Sementara itu, Kartu Nomor Identitas Perpajakan memiliki bentuk yang menyerupai NPWP, tetapi dituliskan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kartu tersebut memuat informasi tentang nomor identitas perpajakan, nama, alamat, kantor pelayanan pajak, dan tanggal terdaftar. (kaw)

Topik : PER-12/PJ/2020, PPN, produk digital, PMSE, PMK 48/2020, pemungut PPN, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Selasa, 30 Juni 2020 | 21:38 WIB
Untuk pengurusannya sudah secara online. Hal ini bagus sekali karena mengurangi kontak fisik dan paperless
1
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK