Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

A+
A-
0
A+
A-
0
Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 2.422 wajib pajak yang harus melakukan repatriasi harta program pengungkapan sukarela (PPS) sesuai dengan komitmen yang disampaikan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH).

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh mengatakan DJP saat ini akan melakukan pemantauan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut setelah DJP memperoleh data dan informasi mengenai repatriasi tersebut.

"Kami akan pantau dan akan ditindaklanjuti. Bagi yang mengikuti maka akan terus ikut PPS. Bagi yang tidak, nanti akan ditindaklanjuti oleh AR dan diperhitungkan PPh finalnya," katanya, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut DJP membutuhkan data dari pihak perbankan guna mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melakukan repatriasi harta PPS. Jika tidak ada aral melintang, data perbankan akan diterima DJP pada bulan depan.

"Kami harus mencari informasi yang sebanding dari perbankan yang menerima repatriasi peserta PPS. Kalau cash kan tidak ditenteng, pasti lewat bank," ujarnya.

Sebagai informasi, wajib pajak peserta PPS wajib melakukan repatriasi harta PPS melalui perbankan paling lambat pada 30 September 2022. Harta yang telah direpatriasi tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 5 tahun terhitung sejak terbitnya surat keterangan PPS.

Baca Juga: Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Berdasarkan catatan DJP, terdapat harta senilai Rp16 triliun yang harus dipulangkan ke Indonesia. Harta yang dimaksud terdiri atas harta Rp13,7 triliun yang direpatriasi, tetapi tidak diinvestasikan dan harta senilai Rp2,36 triliun yang direpatriasi dan diinvestasikan.

Bila wajib pajak tidak merepatriasi hartanya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, DJP akan mengenakan PPh final tambahan atas harta yang gagal direpatriasi tersebut.

DJP juga akan menerbitkan surat teguran terlebih dahulu terhadap wajib pajak yang gagal melakukan repatriasi sesuai dengan komitmen awalnya dalam SPPH.

Baca Juga: Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Ketika menerima surat teguran, wajib pajak diharapkan menyampaikan klarifikasi atau menyetorkan PPh final tambahan atas harta yang gagal direpatriasi. Jika tidak dipenuhi, DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) terhadap wajib pajak. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DJP, PPS, dirjen pajak, peserta PPS, UU HPP, repatriasi, harta bersih, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA

Tinggal Hari Ini! Masa Berlaku Pemutihan Pajak Kendaraan

Rabu, 30 November 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Pemda di Bank Melonjak, Jokowi: Tolong Dicek Satu per Satu

Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK

Imbalan Bunga sebagai Wujud Keadilan

Rabu, 30 November 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Larangan Ekspor Nikel Mentah, Jokowi Tegaskan Tak Boleh Berhenti

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor