DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Baru Dilantik Besok Sore, Ini Penjelasan Kemenkeu

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 Oktober 2019 | 16:42 WIB
Dirjen Pajak Baru Dilantik Besok Sore, Ini Penjelasan Kemenkeu

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati direncanakan akan melantik Dirjen Pajak baru besok, Kamis (31/10/2019).

Agenda pelantikan itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti. Pelantikan dilakukan besok karena Dirjen Pajak Robert Pakpahan mulai masuk masa pensiun pada lusa, Jumat (1/11/2019).

“Rencananya [pelantikan dirjen pajak] besok sore hari,” katanya kepada DDTCNews, Rabu (30/10/2019).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Namun, hingga saat ini, Nufransa masih enggan mengungkapkan sosok yang akan duduk sebagai orang nomor satu di Ditjen Pajak (DJP) tersebut. Namun, dia memastikan agenda besok merupakan agenda tunggal pelantikan Dirjen Pajak.

Seperti diketahui, selain posisi Dirjen Pajak, kursi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga kosong pascadilantiknya Suahasil Nazara menjadi Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, pengganti Suahasil belum diputuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Untuk [posisi] Kepala BKF belum dilantik besok,” imbuhnya.

Kendati masih dirahasiakan, beberapa sosok pengganti sudah ramai diperbincangkan publik melalui media massa. Seluruh pejabat eselon I Kemenkeu secara otomatis berkesempatan untuk mengisi posisi Dirjen Pajak jika Sri Mulyani tidak mengambil skema seleksi terbuka.

Kandidat terkuat Dirjen Pajak baru yang ramai diperbincangkan adalah adalah Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo. Selain itu, ada pula yang memprediksi Staf Ahli Menkeu bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh.

Sosok Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, serta Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman juga masuk dalam radar sebagai kandidat pengganti Robert Pakpahan.

Belum lama ini, ada pula yang memberitakan sudah ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) soal penunjukkan Dirjen Pajak yang baru oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, nama pengganti sudah ada.

Terlepas dari sosok pengganti Robert, Dirjen Pajak yang baru masih akan menghadapi tantangan berat. Dalam jangka pendek, tantangan itu terutama menyangkut dengan tanggung jawab utama DJP, yaitu mengumpulkan penerimaan negara.

Terlebih, pada tahun ini, ada penurunan kinerja penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak selama Januari—Agustus 2019 tercatat senilai Rp801,16 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun. Realisasi itu sekaligus mencatat pertumbuhan 0,21% (year on year/yoy).

Pertumbuhan tercatat melambat signifikan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 16,52%. Selain itu, pertumbuhan itu juga tercatat makin lambat dibandingkan realisasi periode Januari—Juli 2019 sebesar 2,68%.

Dalam jangka panjang, terutama periode 5 tahun ke depan, tantangan Dirjen Pajak yang baru adalah menyeimbangkan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan mengumpulkan penerimaan negara, sesuai visi Presiden Joko Widodo. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara