PORTUGAL

Dinilai Jadi Pertanda Baik, AS Tahan Aksi Balasan Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Januari 2021 | 10:50 WIB
Dinilai Jadi Pertanda Baik, AS Tahan Aksi Balasan Pajak Digital

Ilustrasi. 

LISBON, DDTCNews – Langkah penangguhan rencana Amerika Serikat (AS) terkait dengan pengenaan tarif tambahan kepada Prancis sebagai respons adanya digital services tax (DST) menjadi pertanda baik bagi proses perundingan pajak internasional.

Menkeu Portugal Joao Leo menyambut baik langkah AS tersebut. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meredakan risiko perang dagang tapi juga pertanda AS akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak ekonomi digital.

"Ini pertanda baik dan menunjukkan kesediaan AS untuk merundingkan kompromi dengan Uni Eropa," katanya, dikutip pada Senin (18/1/2021).

Baca Juga:
Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Leo mengharapkan langkah kerja sama antara Uni Eropa dan AS bisa meningkat pada era kepemimpinan Joe Biden. Dia memaparkan langkah konstruktif tersebut ditandai dengan kembalinya AS dalam proses perundingan konsensus pajak ekonomi digital di bawah koordinasi OECD.

Menurutnya, agenda pencapaian konsensus pajak digital merupakan salah satu target Portugal di kursi Kepresidenan Dewan Eropa sampai dengan Juni 2021. Leo menerangkan AS mempunyai peran sentral untuk menentukan konsensus akhir bagi reformasi perpajakan internasional.

Dia menegaskan dukungan kuat Uni Eropa untuk merampungkan konsensus pajak ekonomi digital pada tahun ini. Namun, Leo tidak menutup pintu bagi opsi alternatif jika konsensus kembali gagal tercapai pada tahun ini.

Baca Juga:
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Kota Ini Bakal Dapat Rp1 Triliun per Tahun

"Harapan kami, semua pihak bisa menyetujui kesepakatan pada tingkat OECD. Jika karena alasan tertentu konsensus yang ditawarkan OECD tidak dapat disetujui maka kami harus memiliki suatu alternatif kebijakan," ujarnya.

Leo menerangkan agenda prioritas lain dari Portugal adalah meloloskan proposal pajak transaksi keuangan dan perpajakan untuk transformasi ekonomi hijau. Menurutnya, kedua proposal ini juga penting bagi internal Uni Eropa dan menjadi salah satu isu yang paling sulit untuk disepakati oleh semua negara anggota.

"Kami memprioritaskan pembahasan tentang bagaimana dana stimulus ekonomi bisa dikembalikan. Semua negara harus melihat solusi apa yang bisa dikompromikan. Semua masalah perpajakan sulit dicapai kesepakatan karena diperlukan suara bulat," imbuhnya, seperti dilansir Tax Notes International. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya