Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Defisit APBN yang Membengkak Bakal Pulih 2023

A+
A-
2
A+
A-
2
Defisit APBN yang Membengkak Bakal Pulih  2023

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

JAKARTA,DDTCNews—Pemerintah memprediksi dampak pandemi virus Corona atau Covid-19 terhadap melonjaknya defisit anggaran diprediksi akan terasa hingga dua tahun ke depan atau 2023.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan defisit anggaran terhadap PDB tahun ini diprediksi menembus 5%, lebih besar dari amanat UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mematok maksimal 3%.

“Dalam Perpu No.1/2020 ada peningkatan defisit di atas 3% dan diharapkan mampu dikendalikan dengan penurunan gradual pada 2022, sehingga pada 2023 angka defisit dapat dikendalikan di level 3%,” tuturnya, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga: Kinerja Ekspor Impor Melempem, Realisasi Penerimaan Bea Turun 6%

Askolani menambahkan pemerintah akan menyusun sejumlah upaya agar defisit APBN bisa kembali sesuai dengan amanah UU. Nanti, antisipasi kebijakan akan diarahkan dalam kerangka jangka waktu menengah.

Strategi pertama dari otoritas fiskal adalah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk 2021. Laporan tersebut menurutnya akan segera diserahkan kepada DPR pada bulan depan.

Selain itu, RAPBN 2021 yang tengah disusun juga menawarkan satu paket kebijakan yang diarahkan untuk menanggulangi dampak Covid-19. Dukungan kebijakan fiskal pemerintah akan dibuat secara gradual pada tahun depan dan 2022.

Baca Juga: Wow, Penerimaan Cukai Etil Alkohol Tumbuh 205,4%

Setidaknya ada tiga agenda penting yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, reformasi sistem kesehatan. Ketiga, melakukan reformasi sistem pendidikan.

“Satu paket kebijakan penanganan Covid-19 bukan hanya diantisipasi untuk tahun ini, tapi bagaimana dukungan bisa berlanjut khususnya untuk melakukan reform social safety net, reform kesehatan dan pendidikan,” ujar Askolani. (rig)

Baca Juga: Semester I/2020, Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM Turun 10,7%
Topik : defisit anggaran, apbn 2020, penerimaan pajak, perpu 1/2020, penanganan covid-19
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Senin, 29 Juni 2020 | 18:18 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 29 Juni 2020 | 16:27 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP