Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Deadline Pelaporan Informasi Keuangan Dilonggarkan, Ini Kata DJP

A+
A-
3
A+
A-
3
Deadline Pelaporan Informasi Keuangan Dilonggarkan, Ini Kata DJP

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan kelonggaran waktu bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam melaporkan informasi keuangan terkait implementasi automatic exchange of information (AEoI). Pelonggaran dilakukan berdasarkan rekomendasi internasional.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan keputusan untuk melonggarkan batas akhir pelaporan informasi keuangan oleh LJK dari yang semula 1 Agustus 2020 menjadi 1 Oktober 2020 sudah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Global Forum OECD.

"Kelonggaran ini diberikan setelah mempertimbangkan kesepakatan internasional, di mana Global Forum menyarankan extension pelaporan informasi keuangan akibat dampak global dari pandemi Covid-19," katanya, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: Sudah Dapat Bukti Potong Pajak dari Kantor? Ini Imbauan DJP

Dengan relaksasi yang diberikan kepada LJK terkait, kewajiban menyampaikan laporan informasi keuangan mengubah proses pertukaran informasi keuangan antarotoritas pajak. Pelaporan informasi keuangan dengan format common reporting standard (CRS) diserahkan LJK melalui sistem SiPINA OJK paling lambat 1 Oktober 2020.

Setelah itu, OJK menyampaikan laporan tersebut ke DJP paling lambat 1 November 2020. Proses kemudian berlanjut dengan konsolidasi data laporan informasi keuangan yang akan dilakukan DJP pada bulan yang sama sebelum dipertukarkan secara otomatis dengan negara partisipan AEoI pada akhir November 2020.

"Setelah melakukan proses validasi dan penggabungan data, DJP menyampaikan laporan ke Global Forum via common transmission system (CTS) tanggal 30 November 2020," Jelas John.

Baca Juga: RPP Turunan UU Cipta Kerja, Ketentuan Penerbitan SKPKB Diubah

Seperti diketahui, melalui Surat Dirjen Pajak No.S-990/PJ/2020, DJP memperpanjang batas waktu pelaporan dengan mempertimbangkan faktor keadaan kahar akibat pandemi Covid-19 sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Dari sisi format, laporan yang disampaikan oleh LJK harus menggunakan format yang sama sebagaimana format pelaporan 2019 untuk informasi keuangan yang tercatat dan wajib dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Berdasarkan PENG-65/PJ/2020, ada daftar terbaru yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis atau AEoI. Terdapat 103 negara/yurisdiksi partisipan dan 85 negara/yurisdiksi yang menjadi tujuan pelaporan. (kaw)

Baca Juga: Bencana Alam Awal 2021, DJP Susun Relaksasi Administrasi Pajak

Topik : informasi keuangan, LJK, AEoI, Ditjen Pajak, DJP, OJK, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Januari 2021 | 10:50 WIB
PORTUGAL
Senin, 18 Januari 2021 | 09:41 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 18 Januari 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN