KEBIJAKAN FISKAL
Dapat Award Kebijakan Fiskal, Sri Mulyani Singgung UU HPP dan UU HKPD
Dian Kurniati | Jumat, 11 Maret 2022 | 12:50 WIB
Dapat Award Kebijakan Fiskal, Sri Mulyani Singgung UU HPP dan UU HKPD

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Dies Natalis ke-46 UNS, Jumat (11/3/2022).

SOLO, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima penganugerahan UNS Award 2022 Parasamya Anugraha Dharma Bhakti Upabaksana di bidang kebijakan fiskal yang berkeadilan dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

Sri Mulyani mengatakan reformasi yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Salah satunya melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

"Kedua legislasi ini akan memperkuat kebijakan penerimaan negara dan perbaikan kualitas belanja transfer ke daerah. Hal ini untuk memperkokoh desentralisasi dan otonomi daerah," katanya dalam acara Dies Natalis ke-46 UNS, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga:
BKF Sebut Porsi Insentif Pajak untuk Masyarakat Paling Besar

Sri Mulyani menuturkan pemerintah saat ini tengah mereformasi APBN yang mencakup peningkatan penerimaan, perbaikan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat, pembiayaan, serta pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara.

Saat ini, lanjutnya, ekonomi Indonesia sudah kembali ke dalam jalur yang untuk menuju tujuan dan cita-cita pembangunan. Namun, pemulihan ekonomi bukan proses yang mulus dan mudah karena akan banyak tantangan yang dapat menimbulkan guncangan.

Beberapa tantangan tersebut di antaranya transisi pandemi dan endemi yang tidak merata, gejolak geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas secara ekstrem, serta disrupsi rantai pasok global yang menimbulkan tekanan inflasi global tinggi.

Baca Juga:
Soal Perpanjangan Batas Waktu Laporan PPS, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, terdapat pula ancaman perubahan iklim yang harus dijawab secara dini dan dipersiapkan secara teliti, baik dari sisi teknologi, kebijakan, maupun pendanaannya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, menkeu mengajak akademisi di UNS tetap optimistis berbagai tekanan tersebut akan berlalu. Dia mengutip pepatah bahwa musim dingin yang paling berat pun akan takut pada musim semi.

"Ke depan masih akan ada badai dan tantangan yang akan dihadapi. Kita, Indonesia, yang harus selalu siap," ujarnya. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Maret 2023 | 17:56 WIB KEBIJAKAN PAJAK BKF Sebut Porsi Insentif Pajak untuk Masyarakat Paling Besar
Jumat, 31 Maret 2023 | 16:38 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA Soal Perpanjangan Batas Waktu Laporan PPS, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
Jumat, 31 Maret 2023 | 16:05 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA Deadline Lapor Realisasi Repatriasi/Investasi PPS Mundur Jadi 31 Mei
BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 April 2023 | 14:00 WIB KPP MADYA DENPASAR Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi
Sabtu, 01 April 2023 | 12:45 WIB KEPATUHAN PAJAK Sebanyak 11,6 Juta WP Orang Pribadi Sampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu
Sabtu, 01 April 2023 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Penegakan Hukum DJP, Pemulihan Pendapatan Negara Sentuh Rp1,6 Triliun
Sabtu, 01 April 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK Informasi yang Wajib Termuat dalam Surat Keterangan Bebas PPnBM
Sabtu, 01 April 2023 | 10:00 WIB PMK 155/2022 Catat! 5 Kesalahan Data PEB Ini Tak Bisa Dilakukan Pembetulan
Sabtu, 01 April 2023 | 09:15 WIB BINCANG ACADEMY Sengketa Pajak Biaya Promosi, Simak Penyebabnya dan Strateginya
Sabtu, 01 April 2023 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK Periode Lapor SPT Tahunan OP Sudah Lewat, Kalau Telat Kena Denda?
Sabtu, 01 April 2023 | 08:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN Laporan SPT Tahunan WP Bakal Diteliti, Penyampaian SP2DK Dievaluasi