Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 26

A+
A-
43
A+
A-
43
Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 26

BELAKANGAN ini santer pemberitaan mengenai kasus pajak Google dan Facebook di berbagai media nasional. Kedua raksasa ini berkelit dari kewajiban pajaknya di Indonesia dengan alasan bahwa jenis usaha mereka bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan tidak berkantor pusat di Indonesia.

Terlepas dari isu tersebut, lantas bagaimana ketentuan terkait pengenaan wajib pajak luar negeri? Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai perpajakan yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun yang berlokasi di Indonesia dan melakukan transaksi pembayaran apapun diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26.

Untuk lebih dalam memahami perhitungan PPh Pasal 26, berikut adalah beberapa contoh soal perhitungan PPh Pasal 26:

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Contoh Soal Pertama PPH Pasal 26

Kasus dan Pertanyaan:

PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar Rp2 miliar. Hitunglah PPh Pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015?

Jawaban:

Penghitungan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Perkiraan penghasilan neto = 50% x Rp2.000.000.000 = Rp1.000.000.000
PPh Pasal 26 = 20% x Rp1.000.000.000 = Rp200.000.000

Sementara, apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ, dengan membayar premi sebesar Rp1miliar. Maka ketentuan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan
Perkiraan penghasilan neto = 10% x Rp1.000.000.000 = Rp100.000.000
PPh Pasal 26 PT Abadi Berkarya = 20% x Rp100.000.000 = Rp20.000.000

Contoh Soal Kedua Perhitungan PPH Pasal 26

Kasus dan Pertanyaan:

Aland Addison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jayaraya Indonesia. Tahun ini Aland menjual seluruh sahamnya senilai Rp8 miliar kepada Charles seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh Pasal 26 dari transaksi tersebut?

Jawaban:

PPh Pasal 26 = 20% x 25% x Rp8.000.000.000 = Rp400.000.000 (bersifat final).

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan Penghasilan Neto, sedangkan besarnya Penghasilan Neto adalah 25% dari Harga Jual.

Baca Juga: Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut (penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri), pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.

Penting bagi wajib pajak yang akan memotong pph pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia atau tidak. Sebab ketentuan tarif pajaknya akan berbeda.

Contoh Soal Ketiga Perhitungan PPH Pasal 26

Kasus dan Pertanyaan:

Baca Juga: Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Seorang atlet dari China yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp100.000.000. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh Pasal 26. Hitunglah PPh Pasal 26?

Jawaban:

PPh Pasal 26 = 20% x Rp100.000.000 = Rp 20.000.000

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Maka, atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari China tersebut akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp20.000.000.

Contoh Soal Keempat Perhitungan PPH Pasal 26

Kasus dan Pertanyaan:

Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan april 2016 Mike memperoleh gaji sebesar US$10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp10.500,- per US$ 1. Hitunglah PPh Pasal 26?

Baca Juga: Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Litbang

Jawaban:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan: US$10.000 x Rp10.500 = Rp105.000.000

PPh Pasal 26 = 20% x Rp105.000.000 = Rp21.000.000

Baca Juga: Mulai 2022, Portugal Terapkan Lapisan Penghasilan Kena Pajak Baru

Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah Rp21.000.000

Contoh Soal kelima Perhitungan PPH Pasal 26

Kasus dan Pertanyaan:

Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp17.500.000.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% x Rp17.500.000.000 = Rp4.375.000.000. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar Rp13.125.000.000. Hitunglah PPh Pasal 26?

Baca Juga: Proyek yang Berorientasi Industri 4.0 Dapat Pembebasan Pajak 3 Tahun

Jawaban:

PPh Pasal 26 yang terutang = 20% x Rp13.125.000.000 = Rp2.625.000.000.

Apabila penghasilan setalah pajak sebesar Rp13.125.000.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Baca Juga: Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Demikian ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 26. Untuk dapat mempelajari materi lain tentang PPh Pasal 26 atau pajak penghasilan lainnya, dapat dipelajari di sini.

Topik : kelas pajak, pajak penghasilan, pph pasal 26, contoh soal perhitungan pph pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Permohonan Pengenaan Skema Pajak Teritorial Bagi WNA

Kamis, 30 September 2021 | 17:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (5)

Ini Penyebab Supertax Deduction atas Kegiatan Vokasi Tidak Diberikan

Kamis, 30 September 2021 | 15:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Ada atau Tidaknya Objek PPh Pasal 26 yang Terutang

Kamis, 30 September 2021 | 11:00 WIB
BELGIA

Pengungkapan Data Pajak Korporasi Multinasional Mulai Diterapkan

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN