BERITA TERKINI
PADA dasarnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut diperlukan untuk mengetahui informasi yang benar dan lengkap mengenai penghasilan wajib pajak.
Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Namun, tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.
Untuk itu, pemerintah mengecualikan wajib pajak tertentu dari kewajiban pembukuan. Pengecualian tersebut diberikan untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, yaitu kurang dari Rp4,8 miliar.
Pemerintah juga menerbitkan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) untuk mempermudah perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang bersangkutan. NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh dirjen pajak dan disempurnakan terus‐menerus.
Norma tersebut berupa persentase yang akan dikalikan dengan penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan neto. Persentase ini ditetapkan berdasarkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan wilayah wajib pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran PER-17/PJ/2015.
Ringkasnya, NPPN menjadi alternatif penentuan penghasilan neto hanya dengan mengandalkan pencatatan. Untuk dapat menggunakan NPPN tersebut, wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan harus memberitahukan kepada dirjen pajak.
Pemberitahuan penggunaan NPPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang bersangkutan maka pemberitahuan NPPN dilakukan paling lambat:
Apabila wajib pajak tidak menyampaikan pemberitahuan NPPN dalam jangka waktu yang ditentukan maka wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Secara umum, batas waktu penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN adalah 31 Maret 2025.
Memasuki pertengahan Maret 2025 berarti wajib pajak yang ingin menggunakan NPPN untuk tahun pajak 2025 harus segera menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN. Saat ini, pemberitahuan NPPN dapat disampaikan melalui Coretax DJP.
Nah, DDTCNews kali ini akan membahas tata cara penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Coretax DJP. Mula-mula, buka dan login pada akun Coretax DJP Anda melalui laman https://coretaxdjp.pajak.go.id/.
Lalu, klik modul Layanan Wajib Pajak dan pilih menu Layanan Administrasi serta submenu Buat Permohonan Layanan Administrasi. Pada search bar Jenis Pelayanan Wajib Pajak, ketik NPPN atau scroll dan pilih kode AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas.
Kemudian, pilih Kategori Sub-Layanan AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan neto (NPPN). Nanti, sistem akan memunculkan notifikasi AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan NPPN. Setelah itu, klik Simpan.
Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman informasi umum permohonan wajib pajak. Pada halaman tersebut, klik Alur Kasus. Selanjutnya, lengkapi kolom-kolom informasi yang diminta. Informasi tersebut meliputi tahun pajak (pilih 2025), jumlah peredaran bruto (mengacu pada omzet tahun lalu), serta kota/kabupaten Anda.
Setelah semua kolom terisi, centang check box pernyataan dan klik Simpan. Apabila berhasil akan muncul notifikasi Succsess. Save was Successfull. Selanjutnya, gulir (scroll) ke bawah dan klik Create PDF untuk membuat formulir permohonan penggunaan NPPN.
Lengkapi kolom-kolom yang muncul. Kolom yang perlu diisi itu di antaranya adalah keaslian dokumen (original/copy), klasifikasi dokumen (biasa hingga sangat segera dan rahasia), deskripsi dokumen (tidak wajib diisi), catatan dan komentar (tidak wajib diisi), serta tag dokumen (tidak wajib diisi).
Selanjutnya, ada jenis pajak, tahun pajak, serta bulan pajak (bulan penyampaian pemberitahuan NPPN). Apabila semua kolom (terutama yang wajib) telah terisi, klik Simpan.
Apabila berhasil dokumen PDF Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto akan terbentuk. Anda juga bisa mengunduh atau melihat dokumen tersebut.
Berikutnya, tanda tangani formulir pemberitahuan penggunaan NPPN dengan tanda tangan digital Anda, lalu klik Simpan. Apabila tanda tangan berhasil, klik Submit.
Cek status permohonan pada submenu informasi umum. Pemberitahuan dianggap selesai jika statusnya berubah menjadi Selesai dan kolom Hasil Kasus Ditutup tercentang. Informasi pada submenu alur kasus tertulis Kasus Ditutup.
Anda juga bisa melihat Bukti Penerimaan Elektronik dan Surat Pemberitahuan Penggunaan NPPN pada submenu Dokumen Kasus. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)
