Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Cegah Data Wajib Pajak Disalahgunakan, DJP Lakukan Langkah Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Cegah Data Wajib Pajak Disalahgunakan, DJP Lakukan Langkah Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memiliki banyak proses bisnis untuk memastikan data wajib pajak tidak sampai bocor atau disalahgunakan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan DJP menghimpun banyak data wajib pajak, baik internal maupun data yang diperoleh dari pihak ketiga. Menurutnya, tata kelola akses dan penggunaan data sudah disiapkan oleh otoritas.

"Pertama kami buat aturan tata kelola data yang komprehensif," katanya, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Tata kelola data diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.878/KMK.01/2019 tentang tata kelola data di lingkungan Kemenkeu. Lalu diterbitkan juga surat edaran Dirjen Pajak No.SE-30/PJ/2019 tentang kebijakan tata kelola kewenangan akses data perpajakan DJP.

Iwan menjelaskan proses bisnis lainnya yang dilakukan DJP untuk memastikan keamanan data wajib pajak dengan menggelar pelatihan rutin kepada pegawai DJP. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran pegawai DJP terkait dengan aspek keamanan dan kerahasiaan dalam penggunaan data wajib pajak.

"Ada training rutin terkait dengan awareness pegawai [dalam penggunaan dan akses data wajib pajak]," jelasnya.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

DJP juga menggunakan instrumen teknologi informasi untuk mendukung keamanan data wajib pajak. Berbagai alat tersebut antara lain penggunaan firewall dan data loss prevention (DLP) untuk memantau, mendeteksi, dan mencegah kebocoran data.

Lalu, DJP juga menggunakan network access control (NAC) untuk menekan risiko ancaman keamanan data, pembaruan aplikasi keamanan secara berkala, dan penggunaan antivirus. Selain itu, masih ada upaya join domain untuk efisiensi akses data bagi pegawai DJP.

"Penggunaan tools IT seperti firewall, DLP, NAC, updated patch dan antivirus, serta join domain juga digunakan," tutur Iwan. (rig)

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Topik : administrasi pajak, data wajib pajak, ditjen pajak, DJP, pajak, teknologi informasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Kamis, 26 Agustus 2021 | 08:42 WIB
Kebocoran data marak terjadi jadi jangan sampai kasus ini terjadi lagi karena data pribadi bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:15 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Kejar Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Ketua MPR Sarankan Ini

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:48 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Singgung Soal Kondisi Global dan Resesi, Ini Pidato Lengkap Ketua MPR

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor