BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak tak serta merta perlu dan harus mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) bila memiliki harta yang dilaporkan di dalam SPT tahunan.
Kasubdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan bila wajib pajak memiliki harta yang belum dilaporkan tetapi penghasilan yang terkait dengan harta tersebut sudah dikenai pajak, wajib pajak tak perlu ikut PPS.
"DJP tidak mau menzalimi wajib pajak. Kalau merasa penghasilannya sudah dikenai pajak selama ini, silahkan membetulkan SPT-nya bila hartanya lupa dicantumkan," ujar Inge dalam Gunadarma Tax Festival yang bertajuk Dampak Implementasi UU HPP Bagi Dunia Usaha, Rabu (19/1/2022).
Bila wajib pajak memiliki harta dan harta tersebut tidak dilaporkan serta terkait dengan penghasilan yang selama ini tidak dikenai pajak, maka wajib pajak dipersilakan ikut PPS.
"Itu supaya lebih mudah, boleh ikut PPS. Dengan ikut PPS maka tidak perlu melakukan pembetulan SPT," ujar Inge.
Setelah wajib pajak mengikuti PPS dengan cara menyampaikan harta yang belum diungkapkan pada surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH), wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan. Surat keterangan bisa menjadi dasar bagi wajib pajak ketika menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2022.
Untuk diketahui, PPS diselenggarakan sejak Januari hingga akhir Juni 2022. Kebijakan ini ditujukan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya secara lengkap pada tax amnesty dan wajib pajak orang pribadi yang masih memiliki harta tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020.
Data DJP per 18 Januari 2022 mencatat sudah ada 5.271 wajib pajak yang ikut PPS. Nilai harta bersih yang diungkapkan wajib pajak peserta PPS mencapai Rp3,39 triliun.
Adapun nilai PPh final yang sudah disetorkan peserta PPS ke kas negara sudah mencapai Rp384,84 miliar. (sap)
