Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Cari Tambahan Penerimaan Negara, Ekspor Emas Bakal Kena Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Cari Tambahan Penerimaan Negara, Ekspor Emas Bakal Kena Pajak

Ilustrasi. Pedagang melayani pembeli emas perhiasan di pusat pertokoan emas di kawasan Pasar Besar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (9/5/2021). (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/hp)

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam berencana mengenakan pajak ekspor atas produk emas dengan kemurnian kurang dari 95%.

Kemenkeu menyebutkan ekspor produk dengan kemurnian kurang dari 95% akan dikenakan pajak 2% dari saat ini sebesar 0%. Dengan kebijakan tersebut, Kemenkeu akan merevisi Keputusan 122/2016/ND-CP.

"Perusahaan tidak diperbolehkan mengekspor emas mentah melainkan hanya emas murni dan perhiasan emas di bawah Izin Pendaftaran Usaha," kata Kemenkeu dalam sebuah pernyataan, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Kemenkeu menjelaskan pemerintah telah mengatur soal tarif ekspor, tarif impor preferensial, daftar barang dan bea masuk flat-rate, tarif campuran, serta tarif impor di luar kuota.

Khusus untuk emas, pemerintah selama ini sudah menetapkan dua tarif ekspor yaitu 2% dan 0%. Tarif tersebut berlaku untuk emas, perhiasan emas, dan barang lain dari emas dengan kemurnian minimal 8 karat.

Namun, pemerintah ternyata menemukan fenomena ekspor emas yang kemurniannya kurang dari 95% tetapi memakai kode pabean dengan tarif pajak 0%. Proses ekspor tetap berjalan karena otoritas pabean tidak memiliki cukup dasar untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Menurut Kemenkeu, revisi Keputusan 122/2016/ND-CP nantinya akan mengenakan pajak 2% pada produk-produk emas tersebut. Kebijakan itu diharapkan dapat mendatangkan tambahan penerimaan bagi pemerintah seiring dengan kenaikan ekspor emas dari Vietnam.

Ekspor emas sepanjang semester I/2021 mencapai US$380 juta. Tahun lalu, ekspor emas mencapai US$2,6 miliar, naik 30% dari tahun sebelumnya senilai US$2 miliar. Dari angka tersebut, kontribusi ekspor emas dengan kemurnian kurang dari 95% mencapai sekitar US$2,1 miliar.

"Tahun lalu terdapat 469 perusahaan yang mengekspor dan mengimpor produk emas termasuk mutiara, batu mulia, perhiasan dari bahan lain, dan koin logam," kata Kemenkeu seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)

Baca Juga: Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

Topik : vietnam, pajak emas, ekspor emas, kebijakan pajak, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 13:00 WIB
PRANCIS

Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD

Kamis, 16 September 2021 | 10:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Baru Beroperasi, 18 KPP Madya Ini Raup Penerimaan Pajak Rp42,7 Triliun

Kamis, 16 September 2021 | 06:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soroti Ekonomi Digital Indonesia, IMF Dorong Sistem Pajak yang Adil

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa