INGGRIS

Biayai Penanganan Covid-19, Tarif 2 Jenis Pajak Ini Naik Tahun Depan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 08 September 2021 | 14:00 WIB
Biayai Penanganan Covid-19, Tarif 2 Jenis Pajak Ini Naik Tahun Depan

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Guna mendanai kebutuhan kesehatan dan perawatan sosial di Inggris, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menaikkan tarif pajak kesehatan dan pajak dividen mulai tahun depan.

Johnson mengatakan tarif pajak kesehatan dan perawatan sosial dinaikkan 1,5% menjadi 2,5% atas penghasilan warga Inggris mulai April 2022. Pengenaan itu dilakukan seiring krisis biaya penanganan pandemi Covid-19 dan daftar tunggu perawatan yang terus meningkat di negaranya.

“Salah apabila kita dapat membayar penanganan pandemi Covid-19 ini tanpa mengambil keputusan yang sulit tentang bagaimana kita membiayainya,” kata perdana menteri dikutip dari BBC pada Rabu (09/09/2021).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Pemerintah juga menaikan tarif pajak dividen sebesar 1,25% pada April 2022 sehingga tarif dasar pajak dividen di Inggris akan menjadi 8,75%. Sementara itu, tarif tinggi pajak dividen akan menjadi 33,75% dan tarif tambahannya menjadi 39,35%.

Dengan kenaikan tarif tersebut, tambahan penerimaan pajak yang bisa diperoleh diproyeksikan senilai £12 miliar atau setara dengan Rp235,86 triliun per tahun. Dana penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan dan perawatan sosial di Inggris.

Saat ini, sebanyak 1,2 juta warga Inggris tengah menunggu untuk mengakses perawatan kesehatan penting, seperti kardiologi dan operasi otak. Masyarakat juga kesulitan memperoleh pembiayaan dari negara karena berbagai syarat yang ditetapkan.

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Sebagai informasi, Pemerintah Inggris mengalokasikan dana khusus penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar £63,4 miliar atau setara dengan Rp1.238 triliun. Lalu, anggaran di 2021 turun menjadi £22,4 miliar.

Di sisi lain, kenaikan tarif pajak dividen dan kesehatan tersebut menuai banyak kritikan masyarakat Inggris. Pemimpin House of Commons Jacob Rees-Mogg menilai kebijakan tersebut melanggar janji perdana menteri yang tidak akan menaikkan tarif pajak. (rizki/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

09 September 2021 | 13:01 WIB

Upaya yang berani disituasi pandemi

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M