PAJAK RAKSASA DIGITAL

Bersiap, Menkeu Inggris Siap Beberkan Deadline Aksi Unilateral

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 29 Oktober 2018 | 10:32 WIB
Bersiap, Menkeu Inggris Siap Beberkan Deadline Aksi Unilateral Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond. (DDTCNews - foto: Drapers)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond akan menetapkan beberapa tenggat waktu dan jadwal tindakan unilateral yang akan ditempuh terkait pengenaan pajak layanan digital.

Penerapan pajak terhadap perusahaan teknologi digital ini memang tidak akan dieksekusi segera dalam anggaran. Namun, penjabaran jadwal tindakan menjadi penegasan Inggris yang akan bertindak secara unilateral jika kesepakatan internasional tidak kunjung terjadi.

“Kami tidak akan membicarakan hal ini selamanya. Kami harus memiliki jadwal untuk bergerak maju dan kami harus menetapkan beberapa tenggat waktu (deadline),” ujarnya, seperti dilansir dari Financial Times, Senin (29/10/2018).

Baca Juga:
Petugas Pajak Ungkap Cara Ajukan Sertel kepada Pengurus WP Badan Baru

Sejatinya, Philip lebih memilih untuk mengatasi masalah pemajakan perusahaan digital ini melalui kerja sama internasional. Namun, ada kekhawatiran tidak ada solusi global karena risiko resistensi dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Bagaimanapun, langkah ini akan berdampak luas terhadap beberapa perusahaan Amerika Serikat (AS) seperti Google, Amazon, Facebook, Apple, dan eBay. Bahkan, Senator AS menganggap rencana pajak digital akan mendiskriminasi perusahaan asal Negeri Paman Sam.

“Ini masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Pada saat yang bersamaan, Philip juga berada dibawah tekanan untuk memperkenalkan pajak tersebut karena anggota parlemen dari seluruh lini partai mengklaim sistem pajak saat ini tidak adil. Apalagi, tahun lalu, Facebook hanya membayar pajak 7,4 juta pound sterling di Inggris.

Departemen Keuangan menolak memberi komentar terkait batas waktu yang tepat untuk pengenaan pajak perusahaan digital. Namun, salah satu sumber yang dekat dengan Philip mengatakan rencana penjabaran jadwal itu untuk ‘menaikkan taruhan’.

Sebelumnya, Kepala Direktorat Pajak Komisi Eropa Valère Moutarlier pernah mengatakan ada momentum pencapaian kesepakatan pada akhir tahun ini. Bahkan, Komisaris Bidang Ekonomi Eropa Pierre Moscovici mengatakan akan ada tagihan Rp87,89 triliun untuk Facebook, Amazon, dan Google bersamaan dengan momentum Natal. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?