Ini Hasil Periode I Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews - Jumlah uang tebusan program pengampunan pajak hingga periode I berakhir pukul 00.00 Sabtu (1/10) mencapai Rp97,2 triliun, atau 59% dari target penerimaan uang tebusan Rp165 triliun.

Realisasi itu didasarkan pada surat setoran pajak (SSP) yang mencakup pembayaran tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Perinciannya, tebusan Rp93,7 triliun, tunggakan Rp354 miliar, dan bukti permulaan Rp3,06 triliun.

Adapun, harta yang dilaporkan melalui surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp3.620 triliun dengan jumlah tebusan Rp89,1 triliun. Dari harta itu, repatriasi Rp137 triliun atau 14% dari target Rp1.000 triliun, deklarasi dalam negeri Rp2.532 triliun, dan luar negeri Rp951 triliun.

Akan halnya uang tebusan Rp89,1 triliun itu, merujuk pada statistik amnesti pajak Ditjen Pajak, bersumber dari orang pribadi non-UMKM yaitu Rp76,6 triliun, disusul badan non UMKM Rp9,51 triliun, lalu orang pribadi UMKM Rp2,63 triliun, dan terakhir badan UMKM Rp170 miliar.

Hingga akhir periode pertama pada 30 September, telah diterima total 372.048 SPH, dengan jumlah SSP 338.893 dan jumlah WP 366.757. Dari jumlah WP itu, sekitar 11.920 di antaranya adalah WP yang sama sekali baru.

Sisanya, sebanyak 7.899 adalah WP yang baru terdaftar sebelum program tax amnesty, kemudian 68.422 adalah WP yang belum melaporkan SPT, dan sebanyak 219.170 adalah WP yang belum melapor SPT dengan benar.

Realisasi Tax Amnesti Periode I (Juli-Sep 2016)

Seperti diketahui, program pengampunan pajak digelar 9 bulan sejak Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dan terbagi atas tiga periode, masing-masing selama tiga bulan. 

Periode Juli hingga 30 September 2016 ditawarkan tarif tebusan 2% untuk repatriasi. Selanjutnya untuk repatriasi dikenakan tarif masing-masing 3% dan 5% untuk periode 1 Oktober-31 Desember 2016 dan 1 Januari-31 Maret 2017.

Tarif tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang deklarasi dalam negeri. Sedangkan wajib pajak yang deklarasi harta di luar negeri, dikenakan tarif masing-masing 4%, 6% dan 10% untuk ketiga periode tersebut.

Khusus bagi UMKM, dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5% untuk aset di bawah Rp10 miliar dan 2% untuk aset di atas Rp10 miliar. (Bsi)