BERITA TERKINI
Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 155/2022 yang mengganti ketentuan kepabeanan di bidang ekspor yang selama ini diatur dalam PMK 145/2007, PMK 145/2014, dan PMK 21/2019.
Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan PMK 155/2022 akan mulai berlaku pada 2 Januari 2023. Dengan berlakunya PMK tersebut, ia meminta pengguna jasa lebih memperhatikan kewajiban eksportir dan konsolidator.
"Kami tegaskan terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh eksportir dan juga selaku konsolidator. Mohon ini tetap menjadi perhatian dari Ibu dan Bapak sekalian," katanya dalam acara Kupas PMK Ekspor, dikutip pada Minggu (25/12/2022).
Fadjar menjelaskan PMK 155/2022 dirilis untuk menyempurnakan proses bisnis kepabeanan pelayanan ekspor. Hal yang diatur meliputi kriteria pemeriksaan fisik barang berdasarkan manajemen risiko, ketentuan pemuatan barang ekspor curah, di luar kawasan, izin muat periodik, pengangkutan barang ekspor, serta rekonsiliasi ekspor.
Melalui peraturan yang sama, pemerintah memberikan penegasan kewajiban terhadap eksportir dan konsolidator. Dalam hal ini, eksportir berkewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean dengan lengkap dan benar, menyiapkan barang untuk pemeriksaan fisik, melakukan pembetulan data pemberitahuan ekspor barang (PEB), serta melaporkan pembatalan ekspor.
Selain itu, ada penegasan syarat dan kewajiban bagi konsolidator atau badan usaha yang telah mendapat penetapan dari kepala kantor pabean untuk melaksanakan pengumpulan barang ekspor sebelum dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut. Sebelumnya, syarat dan kewajiban hanya diatur dalam peraturan dirjen.
Fadjar menyebut PMK 155/2022 juga memberikan relaksasi pembetulan data PEB. Di sisi lain, ada sanksi atas pengajuan permohonan pembetulan data yang melewati jangka waktu.
Dia pun berharap implementasi PMK 155/2022 akan memperbaiki pelayanan kepabeanan di bidang ekspor, serta mendukung perbaikan sistem logistik.
"PMK 155/2022 ini mendukung perbaikan sistem logistik melalui National Logistic Ecosystem," ujarnya. (rig)
