BERITA TERKINI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengikuti rapat kerja tentang penyelesaian segmen batas daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri meminta pemda untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam pada bulan terakhir 2022.
Tito mengatakan sebagian besar daerah telah mencatatkan kinerja penerimaan yang tinggi bahkan mencapai target. Namun, realisasi pendapatan pada sebagian daerah lainnya masih relatif rendah.
"Tolong yang diberikan atensi yang di bagian merah [realisasi pendapatan masih rendah]," katanya, Senin (5/12/2022).
Tito mengatakan realisasi pendapatan daerah di level provinsi dan kabupaten/kota hingga November 2022 telah mencapai Rp1.001,26 triliun atau 84,42%. Angka ini sudah lebih baik ketimbang periode yang sama 2021, yakni senilai Rp914,8 triliun atau 87,54% dari target.
Di level provinsi, dia senang karena ada 22 provinsi yang realisasi pendapatannya di atas rata-rata provinsi yang sebesar 84,42%. Capaian tertinggi tercatat di Kalimantan Timur, yakni mencapai 105,98% atau sudah melampaui target yang ditetapkan.
Di sisi lain, ada 12 provinsi yang realisasinya di bawah rata-rata nasional. Misalnya DKI Jakarta yang realisasinya baru 75,56% serta Sulawesi Utara 66,83%.
Di tingkat kabupaten, 7 kabupaten yang telah mencapai target pendapatan yakni Kabupaten Mimika sebesar 116,38%, diikuti Bojonegoro, Tanah Laut, Sumbawa Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Berau. Namun, realisasi pendapatan di kabupaten seperti Halmahera Tengah baru mencapai 56,64%, Kepulauan Sula 57,2%, dan Bangka Selatan 58,65%.
Adapun di tingkat kota, 3 kota telah mencapai target pendapatan yakni Prabumulih sebesar 111% dari target, Banjar Baru 110,9%, dan Bontang 105,45%. Sementara Kota Palopo realisasi pendapatannya baru 76,24%, Palangkaraya 69,55%, dan Cilegon 71,6%.
Tito menjelaskan pemda masih dapat meningkatkan realisasi pendapatan dalam waktu 1 bulan yang tersisa sebelum tutup buku. Apabila pendapatan optimal, lanjutnya, pemda juga memiliki ruang lebih besar untuk menangani persoalan daerah seperti inflasi.
"Sudah menjelang akhir tahun, sebentar lagi tutup buku, kita ingin melihat pendapatan. Ini instrumen penting, karena anggaran jadi instrumen pengendalian inflasi," ujarnya. (sap)
