BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi UU HPP. (tangkapan layar Youtube DJP)
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak sudah bisa melakukan konsultasi dengan fiskus di tiap kantor pelayanan pajak (KPP) mengenai program pengungkapan sukarela (PPS).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meskipun periode pelaksanaan PPS belum dimulai, wajib pajak sudah bisa berkonsultasi mengenai berbagai kewajiban perpajakan yang selama ini belum dipenuhi.
“Apakah sekarang sudah mulai bisa berhubungan dengan KPP? Bisa untuk mulai konsultasi. Nanti mulai melakukannya [mengikuti PPS] mulai Januari [2022],” ujarnya dalam Sosialisasi UU HPP, dikutip pada Selasa (21/12/2021).
Selain konsultasi, wajib pajak juga dapat mengikuti berbagai sosialisasi yang diadakan. Sri Mulyani mengatakan sosialisasi yang digelar unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) akan langsung berkaitan dengan teknis keikutsertaan setelah aturan turunan UU HPP terbit.
Sri Mulyani juga kembali mengingatkan agar wajib pajak tidak menunggu akhir periode untuk mengikuti PPS. Hal ini untuk menghindari terjadinya hambatan dari sisi sistem elektronik. Seperti diketahui, PPS akan digelar pada 1 Januari—30 Juni 2022.
“Jangan [ikut pada] 30 Juni kurang 2 menit. Itu susah kita nanti ya. Jadi, mangga dilihat saja. Waktu 6 bulan cukup untuk melihat apa-apa yang memang akan dimasukkan di dalam PPS,” imbuhnya.
PPS memiliki 2 skema kebijakan. Pertama, skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016—2020.
Wajib pajak yang menginvestasikan hartanya akan mendapat tarif pajak penghasilan (PPh) final lebih rendah. Investasi dilakukan paling lambat 30 September 30 September 2023 dengan holding period 5 tahun sejak diinvetasikan. Simak pula ‘SBN Khusus untuk Wajib Pajak Peserta PPS, Ini Penjelasan Sri Mulyani’. (kaw)
