Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan perwakilan direktur utama bank di Istana Negara, Jakarta, Rabu (08/09/2021). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kontribusi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM ditingkatkan menjadi 30% pada 2024 dari rata-rata porsi kredit perbankan saat ini sekitar 18%.
“Secara year on year, rata-rata sekarang sekitar 18%. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30% pada 2024,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Setkab, Kamis (9/9/2021).
Airlangga menjelaskan target 30% tersebut merupakan angka keseluruhan dari kredit nasional, bukan target yang dibebankan kepada masing-masing perbankan. Menurutnya, presiden memahami setiap perbankan memiliki spesialisasi bisnis masing-masing.
“Seperti di BRI itu mendekati 70% dan ada yang spesialisasinya corporate. Jadi, bukan berarti setiap banknya harus 30% karena masing-masing punya spesialisasinya sendiri-sendiri,” tuturnya dalam pertemuan dengan perwakilan direktur utama bank.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Airlangga, para direktur perbankan mengutarakan usulan perihal pencadangan terhadap kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Menurut mereka, standar akuntansi berbasis PSAK terhadap NPL perlu diharmonisasi.
“Pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak. Bapak Presiden meminta ini untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Airlangga menambahkan persoalan kebijakan kredit di perbankan Himbara juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Atas persoalan-persoalan tersebut, lanjutnya, presiden meminta untuk dapat segera ditindaklanjuti.
“Untuk UMKM ini terkait dengan kegiatan seperti bencana dan yang lain akibat bencana dari perbankan bisa dihapusbukukan. Namun kalau di bank pemerintah tidak bisa menghapus tagih. Akibatnya, UMKM yang terlibat itu tidak bisa diputihkan,” katanya. (rig)