Penjelasan Arcandra Tahar Soal Plus Minus Penerapan Pajak Karbon

JAKARTA, DDTCNews - Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar menyatakan penerapan kebijakan fiskal untuk menekan emisi seperti pajak karbon memiliki keunggulan dan kelemahan yang harus jadi pertimbangan pemerintah.

Dia menjelaskan salah satu kelebihan pajak karbon yang diusulkan dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu tidak akan mengganggu kegiatan produksi selama perusahaan memiliki cukup pendanaan untuk membayar pajak karbon.

"Dengan pajak karbon, dunia usaha tetap bisa berproduksi selama mampu membayar kelebihan CO2 yang mereka produksikan," katanya dalam akun Instagram @arcandra.tahar, dikutip pada Minggu (15/8/2021).

Sementara itu, kelemahan penerapan pajak karbon adalah adanya risiko harga jual kepada konsumen mengalami kenaikan. Sebab, beban pajak karbon bisa langsung ditransmisikan pada komponen harga jual kepada konsumen akhii sehingga kenaikan harga bisa terjadi secara alami.

Menurut Arcandra, skenario tersebut bisa terjadi saat perusahaan menurunkan volume produksi agar tidak terkena beban pajak. Harga berpotensi naik jika ada kenaikan permintaan yang tidak dibarengi peningkatan produksi.

Skema perdagangan karbon juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Melalui perdagangan karbon, harga jual ke konsumen akhir bisa lebih stabil bahkan menjadi lebih murah saat harga kredit karbon yang diperdagangkan sedang turun.

Namun, terdapat potensi risiko pelaku usaha justru tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi jika tidak ada perusahaan yang memiliki tabungan C02 atau kredit karbon.

Kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon memiliki dampak luas pada kegiatan perdagangan internasional. Keduanya ikut memengaruhi daya saing perusahaan jika penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon tidak merata di seluruh dunia.

"Ada konsekuensi jika banyak negara belum menerapkan pajak dan skema dagang karbon, sedangkan ada negara yang menerapkan. Harga produk di negara yang sudah menerapkan akan lebih mahal dan impor produk sejenis dari negara yang belum menerapkan makin meningkat," jelas Arcandra. (rig)