BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. (foto: bpk.go.id)
JAKARTA, DDTCNews – Agenda pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga 2020 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II segera dimulai pada awal 2021.
Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan pengelolaan keuangan negara pada 2020 penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Tantangan tersebut juga berlaku bagi BPK yang akan memeriksa laporan keuangan K/L dan juga laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).
Hal itu dikarenakan pemerintah bergerak cepat dalam merespons pandemi melalui perubahan alokasi anggaran dalam postur APBN 2020 melalui UU No. 2/2020. Untuk itu, intervensi fiskal tersebut menjadi perhatian utama BPK dalam proses audit tahun ini.
"Sesuai UU No.2/2020, penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi dilaporkan pemerintah dalam LKPP. Hal ini berarti pelaporan tersebut harus tercermin dari tingkat LKKL dan LKBUN yang kemudian dikonsolidasikan dalam LKPP," katanya dalam entry meeting pemeriksaan di lingkungan AKN II, dikutip Kamis (14/1/2021).
Pius berharap komunikasi dan koordinasi AKN II dengan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dapat terjalin dengan baik. Hal ini diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Selain itu, Pius meminta pemimpin K/L menyediakan data yang dibutuhkan auditor. Menurutnya, kebutuhan data tersebut bisa saja berasal dari dokumen atau informasi sebelum 2020 yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan audit.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari pimpinan K/L beserta jajarannya agar tim pemeriksa dapat mengakses seluruh data, dokumen dan informasi yang diperlukan dalam mendukung pemeriksaan, termasuk jika diperlukan data dan dokumen sebelum tahun 2020 yang terkait dan relevan dengan pemeriksaan atas LKKL Tahun 2020," tuturnya.
Pius menambahkan proses audit pada tahun ini masih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan membatasi pertemuan langsung. Penyampaian data dalam bentuk digital menjadi sarana utama AKN II dalam menjalankan pemeriksaan.
"Untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan LKKL Tahun 2020 dan seluruh data pemeriksaan agar disampaikan kepada tim pemeriksa dalam bentuk digital," ujarnya.
Entry meeting AKN II dengan K/L bidang perekonomian digelar secara daring dan dihadiri seluruh pemimpin K/L di lingkungan AKN II seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag M. Lutfi, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menkop Teten Masduki dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. (rig)
