DJP Sebut Permohonan Menjadi SPLN oleh WNI Bisa Diurus Lebih Awal

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk mengajukan permohonan penetapan sebagai subjek pajak luar negeri lebih awal sebelum bertempat tinggal atau bekerja di luar negeri.

Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah mengatakan wajib pajak bisa mengajukan permohonan lebih awal dengan menyertakan beberapa dokumen antara lain seperti surat keterangan domisili, kontrak kerja, dan dokumen-dokumen lainnya.

"Jadi misal saya tahun depan akan jadi subjek pajak negara X. Nah, itu nanti bisa secara sistem kami perlakukan sebagai nonefektif. Jadi kami freeze statusnya sebagai SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri)," katanya, Rabu (16/12/2020).

WNI yang sudah terlanjur tinggal di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan juga mendapatkan perlakuan yang sama. WNI bersangkutan lantas dapat mengajukan permohonan dengan mencantumkan dokumen yang diperlukan.

"Nanti lewat KPP bisa mengajukan permohonan dilengkapi bukti pendukung seperti surat keterangan domisili, kontrak kerja, atau dokumen-dokumen yang dapat dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 111 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja," ujar Yunirwansyah.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 UU Cipta Kerja yang merevisi UU Pajak Penghasilan (PPh), WNI yang berada di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan bisa ditetapkan sebagai SPLN.

Syarat yang harus dipenuhi WNI untuk dapat ditetapkan sebagai SPLN antara lain syarat tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan/atau persyaratan tertentu lainnya.

Adapun perincian dari persyaratan tersebut masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan ketentuan ini, penentuan status subjek pajak bagi WNI yang tinggal di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari menjadi makin jelas. (rig)