Ilustrasi. (foto: nccourts.gov)
JAKARTA, DDTCNews – Selama seminggu ke depan, pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak dihentikan sementara.
Kebijakan ini termuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-015/PP/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Persidangan Karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
“Persidangan di Pengadilan Pajak termasuk persidangan secara elektronik, yang semula telah dijadwalkan mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 ditunda pelaksanaannya dan akan dijadwalkan kembali dengan pemberitahuan lebih lanjut,” demikian bunyi penggalan ketentuan dalam SE tersebut.
Majelis atau hakim tunggal, sesuai amanat dalam SE tersebut, memerintahkan panitera pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang kepada para pihak melalui media elektronik atau media lainnya serta mencatat dalam berita acara sidang.
“Persidangan di Pengadilan Pajak termasuk persidangan secara elektronik, akan dilaksanakan kembali mulai tanggal 21 September 2020,” demikian bunyi penggalan ketentuan dalam beleid tersebut.
SE ini dimaksudkan untuk memberi informasi dan kepastian hukum mengenai kebijakan Pengadilan Pajak terkait dengan pelaksanaan persidangan. Kebijakan dijalankan sebagai upaya untuk melaksanakan pembatasan aktivitas bekerja di kantor serta melindungi hakim, panitera, pegawai, dan seluruh pengguna layanan dari virus Corona.
Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SE tersebut, ketua Pengadilan Pajak akan menetapkannya secara tersendiri. SE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 11 September 2020.
Meskipun persidangan ditunda, layanan administrasi dan tatap muka tetap dibuka. (kaw)