EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Dorong Wajib Pajak Aktivasi 2FA untuk Perkuat Keamanan Coretax

[DDTCNews] Redaksi
Rabu, 18 November 2026 | 07.30 WIB
DJP Dorong Wajib Pajak Aktivasi 2FA untuk Perkuat Keamanan Coretax

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor atau two-factor authentication (2FA) guna meningkatkan keamanan akun Coretax. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (18/11/2026).

DJP menjelaskan fitur 2FA memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan mewajibkan pengguna melakukan dua bentuk verifikasi ketika mengakses akun. Dengan demikian, fitur tersebut dapat membantu mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.

"Yuk, aktifkan Autentikasi Dua Faktor (2FA) untuk memberikan perlindungan ekstra pada akun Coretax DJP dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang," tulis DJP melalui media sosial.

Aktivasi 2FA dapat dilakukan secara mandiri melalui Coretax. Wajib pajak juga bisa memilih metode verifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan penggunaannya. Terdapat 2 metode verifikasi yang tersedia, yakni menggunakan aplikasi autentikator (authentication app) atau email.

Untuk metode aplikasi autentikator, wajib pajak perlu terlebih dahulu memasang aplikasi pada perangkat yang digunakan, seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator.

Sementara itu, wajib pajak yang memilih metode email perlu memastikan kotak masuk email yang terdaftar pada akun Coretax dapat diakses. Untuk mengaktivasi 2FA di Coretax, wajib pajak masuk ke akun Coretax terlebih dahulu.

Kemudian, pilih menu Portal Saya, kemudian klik Profil Saya. Selanjutnya, gulir ke bawah dan pilih submenu Verifikasi Dua Langkah. Pada halaman Konfigurasi Autentikasi Dua Faktor, klik tombol Diaktifkan.

Setelah itu, pilih metode verifikasi yang diinginkan, yakni Authentication App atau E-mail. Klik Lanjut, kemudian ikuti tahapan konfigurasi hingga proses pengaktifan 2FA selesai.

DJP mengingatkan wajib pajak untuk memilih metode autentikasi yang mudah digunakan dan sesuai dengan perangkat atau sarana komunikasi yang dimiliki.

Dengan mengaktifkan 2FA, keamanan akun Coretax diharapkan makin terjaga karena aksesnya telah dilengkapi dengan tahapan verifikasi tambahan. Wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut perihal penggunaan Coretax dapat mengakses laman pajak.go.id/coretaxpedia.

Selain topik di atas, terdapat pula ulasan mengenai dinamisasi pajak. Kemudian, ada juga bahasan terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak pada sisa tahun ini, ketentuan hakim ad hoc di Pengadilan PFII, panduan pengajuan pengurangan sanksi pajak, dan lain sebagainya.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Pesan Anggota DPR terkait Upaya Pemerintah Kejar Target Pajak

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah tidak memberikan beban pajak berlebihan kepada pelaku usaha demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini.

Andreas mengatakan kebijakan pajak harus menyeimbangkan fungsi penerimaan negara dengan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi, yang pertama selain dia sebagai fungsi penerimaan negara, dia juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Warga Asing Bisa Jadi Hakim Ad Hoc di Pengadilan PFII

Pemerintah membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Ketentuan mengenai hakim ad hoc berkewarganegaraan asing tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (7) Undang-Undang (UU) 6/2026. Ketentuan ini menjadi salah satu kekhususan yang diberikan pemerintah untuk mendukung pengembangan PFII.

"Hakim ad hoc ... dapat merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing," bunyi Pasal 41 ayat (7) UU PFII. (DDTCNews)

Penerapan GMT Tak Sederhana, DJP Ajak Puluhan WP Badan Berdialog

DJP menggelar dialog bersama 78 wajib pajak badan untuk membahas implementasi pajak minimum global (global minimum tax/GMT) di Indonesia, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi pajak minimum global.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan pajak minimum global memerlukan kesiapan teknis dan administrasi yang matang. Oleh karena itu, DJP membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak.

Dia juga berharap dialog tersebut dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan berbagai kendala sehingga implementasi pajak minimum global dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum. (DDTCNews)

Pelaku Usaha Wanti-Wanti Soal Dinamisasi Pajak

Pelaku industri mewanti-wanti risiko pengetatan likuiditas hingga penundaan ekspansi usaha seiring dengan upaya DJP untuk mengoptimalkan setoran pajak dari sejumlah sektor industri utama seperti manufaktur.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin menyatakan pada prinsipnya memahami dan mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara guna menjaga kesinambungan fiskal nasional.

"Namun, kami berharap upaya optimalisasi tersebut, khususnya melalui dinamisasi kenaikan angsuran PPh [pajak penghasil] Pasal 25, dilakukan secara selektif, proporsional, dan benar-benar berdasarkan kondisi aktual kinerja masing-masing perusahaan," katanya. (Bisnis.com)

DJP Rilis Panduan Pengajuan Pengurangan Sanksi Klaster Penagihan

DJP merilis panduan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) klaster penagihan.

Merujuk pada leaflet resmi DJP, kebijakan ini memberikan keringanan sanksi administratif hingga 100% atas dokumen ketetapan atau tagihan pajak tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mendorong perekonomian nasional.

"Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas dokumen ketetapan/tagihan pajak tertentu, dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dan persyaratan permohonan," tulis DJP dalam leaflet PSA Klaster Penagihan. (DDTCNews)

Wamendagri Minta Pemda Perketat Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemda untuk turut serta dalam pengendalian tembakau melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan turut serta pemda diperlukan sehingga kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara efektif di daerah.

Salah satu langkah yang didorong Bima kepada pemda ialah menegakkan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Menurutnya, regulasi tersebut perlu diikuti dengan penerapan dan penegakan yang nyata di lapangan. (DDTCNews)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.