EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
UU 6/2026

Warga Asing Bisa Jadi Hakim Ad Hoc di Pengadilan PFII, Simak Aturannya

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Selasa, 17 November 2026 | 14.00 WIB
Warga Asing Bisa Jadi Hakim Ad Hoc di Pengadilan PFII, Simak Aturannya
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Ketentuan mengenai hakim ad hoc berkewarganegaraan asing tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (7) Undang-Undang (UU) 6/2026. Ketentuan ini menjadi salah satu kekhususan yang diberikan pemerintah untuk mendukung pengembangan PFII.

"Hakim ad hoc ... dapat merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing," bunyi Pasal 41 ayat (7) UU PFII, dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Pasal 41 ayat (8) UU 6/2026 mengatur bahwa hakim ad hoc pada Pengadilan PFII terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, hakim ad hoc dengan masa jabatan tertentu, yakni selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Kedua, hakim ad hoc yang ditunjuk khusus untuk menangani suatu perkara. Adapun hakim ad hoc berkewarganegaraan asing dapat ditunjuk khusus untuk menangani perkara tertentu dengan terlebih dahulu memperoleh register dari Dewan PFII.

Pasal 42 ayat (2) UU 6/2026 juga menetapkan 5 persyaratan yang harus dipenuhi calon hakim ad hoc pada Pengadilan PFII.

Pertama, sehat jasmani dan rohani. Kedua, jujur, adil, cakap, memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi internasional yang baik, dan fasih dalam berbahasa Inggris.

Ketiga, memiliki keahlian di bidang hukum komersial internasional, hukum keuangan, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum kepailitan, hukum perpajakan, hukum dalam bidang teknologi, perkara perdata internasional, arbitrase, dan/atau bidang lain yang terkait dengan tujuan PFII.

Keempat, berusia paling rendah 40 tahun saat proses pemilihan. Kelima, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Selain membuka peluang bagi WNA menjadi hakim ad hoc, pemerintah juga menyediakan fasilitas perpajakan bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing. Salah satu fasilitas tersebut berupa pengenaan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 0%. Simak Hakim Ad Hoc WNA di PFII Bakal Diganjar Fasilitas PPh.

Sebagai informasi, UU 6/2026 tidak hanya mengatur pembentukan PFII, tetapi juga membentuk Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum.

Pengadilan PFII memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang timbul di PFII. Kewenangan tersebut antara lain mencakup perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PFII. Simak Apa Itu Pengadilan PFII?. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.