JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) merilis panduan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) klaster penagihan.
Merujuk pada leaflet resmi DJP, kebijakan ini memberikan keringanan sanksi administratif hingga 100% atas dokumen ketetapan atau tagihan pajak tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mendorong perekonomian nasional.
"Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas dokumen ketetapan/tagihan pajak tertentu, dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dan persyaratan permohonan," tulis DJP dalam leaflet PSA Klaster Penagihan, dikutip pada Selasa (18/11/2026).
Secara umum, fasilitas PSA klaster penagihan mencakup surat ketetapan pajak (SKP) maupun surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026. Klaster ini juga mencakup STP bunga keterlambatan pembayaran yang terbit pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027.
Untuk mempermudah, DJP membagi fasilitas ini ke dalam 3 skema utama dengan besaran pengurangan sanksi yang bergantung pada periode pelunasan.
Pertama, skema I untuk surat ketetapan (SKPKB, SKPKBT, dan SKP PBB) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026 dan tidak diajukan keberatan. Apabila wajib pajak melunasi pokok pajak pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026, sanksi akan dihapus sebesar 100%.
Sementara itu, pelunasan pokok pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 mendapatkan pengurangan sanksi 50%. Lalu, pelunasan pokok pada 1 April hingga 30 Juni 2027 diberikan pengurangan sanksi sebesar 25%.
Apabila pokok pajak sudah lunas sebelum 8 Oktober 2026, wajib pajak cukup membayar 10% sanksi pada periode 8 Oktober–31 Desember 2026 untuk memperoleh pengurangan sanksi 90%. Wajib pajak juga bisa membayar 25% sanksi pada 1 Januari–30 Juni 2027 untuk pengurangan sanksi 75%.
Kedua, skema II untuk STP bunga keterlambatan pembayaran (Pasal 19 ayat (1) UU KUP dan Pasal 11 ayat (3) UU PBB) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026 maupun pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027.
Ketentuan besaran keringanannya serupa dengan skema I, yakni penghapusan sanksi 100% jika pokok atau utang pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Lalu, pengurangan 50% jika dilunasi pada 1 Januari–31 Maret 2027. Kemudian, pengurangan 25% untuk pelunasan pada 1 April–30 Juni 2027.
Ketiga, skema III untuk STP sanksi lainnya (Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan (2a), Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (4) UU KUP) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026. Misal, denda terlambat lapor SPT atau terlambat membuat faktur pajak.
Pada skema ini, wajib pajak memperoleh pengurangan sanksi 90% apabila membayar 10% sanksi pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Wajib pajak juga bisa mendapat pengurangan sanksi 75% jika membayar 25% sanksi pada 1 Januari–30 Juni 2027.
DJP menegaskan fasilitas PSA klaster penagihan tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem coretax pada menu Layanan WP > Buat Permohonan Layanan Administrasi > AS.26-03.
Dalam pengajuannya, wajib pajak wajib melampirkan surat permohonan (satu permohonan untuk satu STP) beserta 2 surat pernyataan bermeterai. Kedua pernyataan tersebut meliputi pernyataan sanksi timbul karena kekhilafan/bukan kesalahan wajib pajak (format Lampiran G) dan pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain (format Lampiran F).
Sebagai informasi, permohonan PSA dapat diajukan paling banyak 2 kali. Jika permohonan pertama ditolak atau dikabulkan sebagian, permohonan kedua dapat disampaikan paling lama 3 bulan sejak keputusan pertama dikirimkan. Simak DJP Batasi Pengajuan Pengurangan Sanksi 2 Kali? Begini Ketentuannya. (dik)
