Banyak Fasilitas Pajak di PFII, Kemenkeu Siapkan Aturan Teknisnya

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sejumlah peraturan pelaksanaan UU 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Salah satu aturan yang disiapkan adalah peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur pemberian fasilitas perpajakan di PFII. Plt. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengatakan penyusunan aturan pelaksanaan UU PFII saat ini masih berlangsung intensif.

"Saat ini peraturan pelaksanaan PFII termasuk PMK tentang fasilitas pajak sedang dilakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga terkait sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai dengan amanat undang-undang," katanya, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Herman menjelaskan terdapat 4 rancangan peraturan pelaksanaan UU PFII yang sedang disiapkan pemerintah. Keempatnya terdiri atas 1 rancangan perpres, 1 rancangan PP, dan 2 rancangan PMK.

Rancangan perpres yang disiapkan mengatur kelembagaan PFII. Sementara itu, rancangan PP akan mengatur tata cara penetapan PFII.

Adapun 2 rancangan PMK yang tengah disusun masing-masing mengatur fasilitas perpajakan PFII serta pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran.

Penyusunan PMK fasilitas perpajakan menjadi salah satu tahapan penting untuk mengimplementasikan berbagai insentif pajak yang telah diatur dalam UU PFII. Melalui aturan teknis tersebut, pemerintah akan mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian fasilitas perpajakan di kawasan pusat finansial tersebut.

Sebagai informasi, UU 6/2026 menyediakan berbagai fasilitas perpajakan untuk mendukung daya tarik PFII bagi pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan, termasuk investor dari luar negeri.

Dari sisi PPh, fasilitas yang tersedia antara lain pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia bagi pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan warga negara asing (WNA) yang memenuhi ketentuan.

UU tersebut juga mengatur fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100% bagi pelaku usaha sektor keuangan, jasa penunjang, dan sektor lainnya. Fasilitas serupa juga tersedia bagi Lembaga Pengelola (LP) PFII dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) PFII.

Selain itu, terdapat fasilitas PPh final dengan tarif 0% atas penghasilan tenaga ahli sektor keuangan tertentu dan hakim ad hoc WNA pada Pengadilan PFII.

Fasilitas PPh lainnya mencakup pengecualian status subjek pajak dalam negeri (SPDN) bagi WNA pemegang golden visa yang terdaftar pada family office di PFII sepanjang memenuhi persyaratan. Subjek pajak luar negeri (SPLN) juga memperoleh pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan investasi di PFII.

Tak hanya PPh, UU 6/2026 juga menyediakan fasilitas PPN tidak dipungut atas transaksi tertentu, pengecualian PPnBM atas kelompok hunian mewah, serta pembebasan bea masuk atas barang impor untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrastruktur PFII.

UU 6/2026 juga mengatur perlakuan khusus terkait pajak atas warisan yang terdaftar pada family office di PFII sepanjang memenuhi ketentuan.

Pemerintah telah resmi mengundangkan UU 6/2026 tentang PFII pada 19 Agustus 2026 untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional sekaligus menarik lembaga keuangan internasional, dana investasi, dan family office. Dengan berbagai fasilitas tersebut, PFII diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan pusat kegiatan keuangan internasional.

Sebagai informasi, aturan teknis pelaksanaan dari UU 6/2026 diamanatkan untuk ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. (dik)