Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
UU 6/2026

Pemerintah Berikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk di PFII

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Senin, 16 November 2026 | 09.30 WIB
Pemerintah Berikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk di PFII
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Undang-Undang (UU) 6/2026, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk mendukung pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Merujuk Pasal 60 ayat (1) UU 6/2026, fasilitas kepabeanan yang diberikan berupa pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan PFII. Fasilitas ini menjadi salah satu stimulus perpajakan yang disiapkan pemerintah untuk PFII.

"Fasilitas kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c berupa pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pembangunan dan pengembangan PFII," bunyi Pasal 60 ayat (1) UU 6/2026, dikutip pada Senin (16/11/2026).

UU 6/2026 juga memberikan wewenang kepada Dewan PFII untuk menyusun dan menetapkan daftar barang yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan di PFII. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk menentukan jenis barang yang berhak mendapatkan fasilitas kepabeanan.

Meski diberikan wewenang, Dewan PFII diwajibkan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan menteri keuangan sebelum menetapkannya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas kepabeanan ini akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Selain memberikan pembebasan bea masuk, UU 6/2026 juga mengatur kewajiban administrasi dan pelaporan bagi pihak yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf e UU 6/2026, penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan pemanfaatan fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari penerima fasilitas kepabeanan diketahui tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang dikenakan berupa harus membayar kembali bea masuk yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan.

Sebagai informasi, aturan teknis pelaksanaan dari UU 6/2026, termasuk pengaturan terkait fasilitas kepabeanan, diamanatkan untuk ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Adapun UU 6/2026 diundangkan pada 19 Agustus 2026. Simak Apa Itu Sanksi Denda Kepabeanan dan Bentuk-Bentuknya? (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.