KABUPATEN Banyuwangi terletak di ujung paling timur Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Selat Bali. Wilayah ini dikenal dengan julukan The Sunrise of Java karena posisinya yang paling awal menyambut matahari terbit di Pulau Jawa.
Daerah terluas di Provinsi Jawa Timur ini memiliki keunikan budaya suku asli Osing yang berpadu harmonis dengan tradisi Jawa dan Bali. Kekayaan tradisi tersebut tercermin dalam ragam seni budaya yang mendunia, seperti Tari Gandrung dan gelaran tahunan Banyuwangi Ethno Carnival.
Di sektor pariwisata, Kabupaten Banyuwangi tersohor akan Kawah Ijen yang terkenal dengan fenomena langka api biru (blue fire). Selain pesona pegunungan, daerah ini juga memikat wisatawan lewat Taman Nasional Alas Purwo serta deretan pantai eksotis seperti Pantai Pulau Merah dan Pantai Plengkung (G-Land) yang menjadi surga bagi peselancar internasional.
Dari sisi perekonomian, Banyuwangi ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Keberadaan Pelabuhan Ketapang dan Bandara Internasional Banyuwangi memperkuat posisi daerah ini sebagai pusat perdagangan dan logistic di kawasan timur Jawa.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited 2025, total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi tercatat senilai Rp3,6 triliun. Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan (TKDD) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp2,57 triliun atau 71,55% dari total pendapatan.
Sumber pendapatan kedua terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pos pendapatan ini terealisasi senilai Rp767,44 miliar atau menyumbang 21,31% terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu, pendapatan transfer antar-daerah menyumbang penerimaan senilai Rp178,78 miliar. Lalu, lain-lain pendapatan yang sah menyumbang porsi terkecil dengan, yaitu senilai Rp78,12 miliar.
Apabila ditelisik, PAD Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh pajak daerah senilai Rp456,19 miliar (59,44%) dan retribusi daerah senilai Rp273,27 miliar (35,61%). Sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 24,95 miliar (3,25%) dan lain-lain pad yang sah senilai 13,03 miliar (1,7%).
Total realisasi pendapatan pajak Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp456,19 miliar. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tenaga listrik menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi senilai Rp105,71 miliar atau berkontribusi sebesar 23,2% dari total pendapatan pajak.
Selanjutnya, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) menempati posisi kedua terbesar dengan realisasi senilai Rp104,51 miliar (22,9%). Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terealisasi senilai Rp59,75 miliar (13,1%).
Kemudian, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menyumbang senilai Rp58,31 miliar (12,8%). Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menyusul dengan nilai realisasi Rp50,01 miliar (11%).
Berikutnya, PBJT makanan dan/atau minuman menghasilkan penerimaan senilai Rp39,14 miliar (9%). Lalu, PBJT jasa perhotelan terealisasi senilai Rp21,69 miliar (4,76%) dan pajak air tanah menghasilkan penerimaan senilai Rp6,47 miliar (1,4%).
Sisanya, berasal dari pajak reklame senilai Rp5,58 miliar (1,22%), PBJT jasa kesenian dan hiburan senilai Rp3,51 miliar (0,8%), PBJT jasa parkir terealisasi senilai Rp1,18 miliar (0,3%), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) senilai Rp254,79 juta (0,1%).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengatur ketentuan mengenai pajak daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi 1/2024. Melalui beleid tersebut, pemkab menetapkan tarif atas 8 jenis pajak daerah.
Pertama, tarif PBB-P2 ditetapkan bervariasi tergantung pada jenis objek dan nilai jual objek pajak (NJOP). Berikut perinciannya:
Kedua, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan 10%. Namun, ada tarif khusus yang berlaku untuk PBJT kesenian dan hiburan tertentu dan PBJT atas tenaga listrik dengan perincian sebagai berikut:
Keempat, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Keenam, tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%. Ketujuh, tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang. Kedelapan, tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang.
| No | Jenis Pajak Daerah | Objek/Sektor | Tarif Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | PBB-P2 | NJOP s.d. Rp1.000.000.000 | 0,10% |
| NJOP di atas Rp1.000.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 | 0,20% | ||
| NJOP di atas Rp5.000.000.000 | 0,30% | ||
| Lahan produksi pangan dan ternak | 0,09% | ||
| 2 | BPHTB | Seluruh perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan | 5% |
| 3 | PBJT | Makanan dan/atau minuman (restoran & jasa boga/katering) | 10% |
| Tenaga listrik konsumsi umum | 10% | ||
| Tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi & gas alam | 3% | ||
| Tenaga listrik konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri | 1,50% | ||
| Jasa perhotelan | 10% | ||
| Jasa parkir (penyediaan tempat parkir & parkir valet) | 10% | ||
| Jasa kesenian dan hiburan umum (bioskop/film, pergelaran seni/musik/tari/busana, kontes kecantikan/binaraga, pameran, sirkus/sulap, pacuan kuda/balap motor, ketangkasan, olahraga permainan/kebugaran, rekreasi wahana/agrowisata/kebun binatang, pijat refleksi) | 10% | ||
| Jasa kesenian dan hiburan umum mandi uap/spa | 40% | ||
| Jasa kesenian dan hiburan umum diskotek dan karaoke | 50% | ||
| 4 | Pajak reklame | Semua penyelenggaraan reklame (papan/billboard/videotron/LED, kain/spanduk/baliho, stiker, selebaran, reklame berjalan/kendaraan, udara, apung, film/slide, peragaan) | |
| 25% | |||
| 5 | Pajak air tanah | Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah | 20% |
| 6 | Pajak MBLB | Kegiatan pengambilan MBLB (pasir, kerikil, batu kapur, granit/andesit, tanah liat, belerang) | 20% |
| 7 | Opsen PKB | PKB terutang | 66% |
| 8 | Opsen BBNKB | BBNKB terutang | 66% |
(dik)
