JAKARTA, DDTCNews - Pembebasan atau pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) turut berkontribusi terhadap percepatan pendaftaran bidang tanah di daerah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini ada 129 juta bidang tanah yang terdaftar. Hal ini didukung oleh fasilitas BPHTB yang memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan tanah.
"Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Secara terperinci, ada 90 kabupaten/kota yang memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota sisanya memilih memberikan pengurangan BPHTB.
Pembebasan dan pengurangan BPHTB ini dianggap sebagai bentuk dukungan pemda dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mempercepat pendaftaran tanah.
"Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga makin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," ujar Uunk.
Sebagai informasi, BPHTB adalah pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan, yakni perbuatan yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, pemasukan dalam badan hukum, pemisahan hak akibat peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim, hadiah, serta pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.
BPHTB dikenakan sebesar maksimal 5% dari harga transaksi dalam jual beli; nilai pasar dalam tukar-menukar, hibah, waris, dan beragam transaksi lainnya; atau harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. (dik)
