JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah tidak memberikan beban pajak berlebihan kepada pelaku usaha demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini.
Andreas mengatakan kebijakan pajak harus menyeimbangkan fungsi penerimaan negara dengan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi, yang pertama selain dia sebagai fungsi penerimaan negara, dia juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi," katanya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Beban pajak yang terlalu besar bagi pelaku usaha dapat menghambat ekspansi bisnis. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja maupun membuka lapangan kerja baru.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengejar target penerimaan tanpa menambah beban dunia usaha. Menurut Andreas, kebijakan perpajakan tetap harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan belanja negara. Menurut Andreas, anggaran perlu diarahkan untuk membiayai program produktif yang memberikan manfaat bagi perekonomian.
"Jadi, perlu keseimbangan selain mengejar penerimaan negara secara batas-batas tertentu, tapi juga mengevaluasi kebijakan belanja ini," ujar Andreas.
Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun selama November dan Desember 2026 untuk mencapai outlook penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.310,8 triliun.
Penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Oktober 2026 ditopang oleh PPh nonmigas senilai Rp893,1 triliun serta PPN dan PPnBM senilai Rp793,55 triliun. PPh nonmigas tumbuh 16,6%, sedangkan PPN dan PPnBM tumbuh 39,1%.
Pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut antara lain ditopang oleh penerimaan PPN dalam negeri yang tumbuh 50,7%, dengan realisasi mencapai Rp437,4 triliun. (rig)
