JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi yang menerima email perihal penghapusan bukti potong dari SPT Tahunan 2025 dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (16/11/2026).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pengurangan tersebut diberikan atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU KUP akibat kekurangan pembayaran pajak yang timbul dari pembetulan SPT Tahunan.
"Itu masuk Pasal 8 ayat (2) UU KUP karena dia memiliki tambahan pembayaran. Dia masuk ke klaster pengawasan," katanya.
Wajib pajak orang pribadi yang membetulkan SPT Tahunan 2025 dan melunasi kekurangan pembayaran pajak paling lambat pada 31 Desember 2026 dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif sebesar 100%.
"Kalau memang misalnya paling lambat 31 Desember, dia akan masuk ke 100%. Dia boleh masuk ke sana," ujarnya.
Perlu diketahui, DJP telah mengirimkan email blast kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong ketika melaporkan SPT Tahunan 2025. Penghapusan bukti potong tersebut berpotensi menyebabkan SPT Tahunan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Dalam hal terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT," imbau DJP dalam pengumumannya.
Dari sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong, sebanyak 475.698 wajib pajak menerima email imbauan dari DJP.
Email tersebut dikirim kepada wajib pajak orang pribadi dengan bukti potong nonfinal berstatus valid dan sudah dilaporkan penerbit, dengan jumlah bukti potong yang dihapus lebih dari Rp100.000.
"Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut potensinya terindikasi senilai Rp2,01 triliun. Ini yang kami kirim nudging. Tidak semua kami kirim, yang kami kirim adalah yang bukti potongnya di atas Rp100.000," tutur Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Selain topik di atas, terdapat pula ulasan mengenai aturan teknis Pusat Finansial Internasional Indonesia. Lalu, ada juga bahasan perihal deposit pajak, restitusi pajak, peningkatan pengawasan DJP, dan lain sebagainya.
Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang belum mengungkapkan seluruh hartanya berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga 100%.
Merujuk Kepdirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026, sanksi yang dikenakan akibat ditemukannya harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program PPS menjadi salah satu cakupan yang diberikan PSA. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Diktum Pertama huruf g KEP-239/PJ/2026.
"Sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana diatur dalam PMK 196/2021," bunyi diktum tersebut. (DDTCNews)
Kementerian Keuangan tengah menggodok sejumlah peraturan pelaksanaan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Terdapat 4 rancangan regulasi turunan, yakni rancangan peraturan presiden (Perpres), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan menteri keuangan (PMK).
Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan pembahasan aturan pelaksanaan PFII saat ini dilakukan secara intensif bersama berbagai unit di Kemenkeu dan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Empat rancangan regulasi yang tengah disiapkan meliputi Perpres tentang kelembagaan PFII, PP soal tata cara penetapan PFII, serta 2 PMK. Dua rancangan PMK ini akan mengatur fasilitas perpajakan PFII, serta pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran. (Kontan/DDTCNews)
Kementerian Keuangan mencatat pos deposit pajak menjadi satu-satunya jenis penerimaan pajak yang menurun sampai dengan 31 Oktober 2026. Penerimaan dari pos tersebut bahkan turun 49,8%.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan penurunan tersebut menandakan penggunaan akun deposit pajak lainnya makin mengecil karena sudah dialokasikan ke seluruh jenis pajak yaitu PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan lainnya.
"Wajib pajak kita telah membayarkan pajaknya langsung kepada item-item pos penerimaan pajak, tidak lagi terlalu banyak menggunakan akun deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya nanti apa," jelasnya. (Bisnis.com/DDTCNews)
Pemerintah telah menyelesaikan proses harmonisasi rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).
Sekjen Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memproyeksikan perpres tersebut dapat diundangkan sebelum akhir November 2026.
"Perpres terkait penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung saat ini telah selesai proses harmonisasi," ujarnya. (DDTCNews)
DJP telah mencairkan restitusi pajak senilai Rp208,68 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka ini turun 38,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp340,52 triliun.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pencairan restitusi pajak diprioritaskan bagi pelaku UMKM dan industri padat karya. Menurutnya, kelompok dunia usaha tersebut membutuhkan dukungan arus kas (cash flow) untuk menjaga kegiatan usahanya.
"Restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober Rp208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujarnya. (DDTCNews)
DJP menyatakan penerimaan PPh badan tumbuh 28,2%, ditopang oleh 2 faktor utama, yakni membaiknya perekonomian dan aktivitas usaha serta pengawasan wajib pajak yang semakin terukur.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kinerja sejumlah sektor usaha menunjukkan perkembangan positif, seperti manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi. Menurutnya, setoran pajak dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut juga tumbuh positif.
"PPh badan didukung perekonomian bagus. Industri-industri yang menjadi sektor pendukung, khususnya manufaktur, trading, kemudian telekomunikasi, angkutan, transportasi juga bagus," ujarnya. (DDTCNews)
