Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Jadi PIC tapi Tak Bisa Lihat Lampiran SPT PPh 21? Ini Solusinya

[DDTCNews] Redaksi
Jumat, 13 November 2026 | 15.00 WIB
Sudah Jadi PIC tapi Tak Bisa Lihat Lampiran SPT PPh 21? Ini Solusinya
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews – Kring Pajak mengingatkan wajib pajak badan mengenai perbedaan hak akses (role) penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 di Coretax. Perbedaan ini perlu diperhatikan karena menentukan bagian SPT yang dapat diakses oleh penandatangan.

Kring Pajak menjelaskan terdapat 2 jenis hak akses yang dapat diberikan kepada penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26, yakni Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk) dan Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

"Fitur ini hadir sebagai alternatif solusi untuk menjaga kerahasiaan data penghasilan/gaji pegawai di Coretax perusahaan/usaha, tanpa meniadakan penandatangan SPT-nya," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Jumat (13/11/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan wajib pajak badan yang mengalami kendala saat hendak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui Coretax.

Wajib pajak tersebut mengaku telah menetapkan direktur sebagai person in charge (PIC) dalam daftar Pihak Terkait, tetapi masih mengalami kendala saat hendak melaporkan SPT.

Merespons pertanyaan tersebut, Kring Pajak menjelaskan hak akses Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk) hanya memungkinkan pengguna melihat bagian induk SPT. Alhasil, penandatangan tidak dapat melihat lampiran yang memuat rincian data pegawai, yakni Lampiran I-A, I-B, II, dan III.

Lebih lanjut, hak akses tersebut dapat diberikan kepada pimpinan, direktur, atau pihak lain yang memiliki kewenangan menandatangani SPT, tetapi tidak perlu mengakses perincian penghasilan masing-masing pegawai.

Sementara itu, hak akses Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 memungkinkan pengguna melihat seluruh bagian SPT, baik induk maupun lampiran yang memuat rincian data pegawai.

Hak akses tersebut dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan akses penuh terhadap data SPT, seperti tim sumber daya manusia (SDM), penggajian, keuangan, atau staf pajak.

Kring Pajak menambahkan wajib pajak dapat menyesuaikan hak akses apabila penandatangan SPT perlu melihat lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Untuk melakukan penyesuaian, wajib pajak terlebih dahulu perlu memeriksa daftar Pihak Terkait yang terdaftar pada akun Portal Wajib Pajak. Selanjutnya, PIC dapat melakukan impersonating ke akun wajib pajak badan di Coretax, kemudian mengakses menu Portal Saya > Profil Saya > Wakil/Kuasa Saya.

Pada menu itu, PIC dapat memilih fitur Assign Role untuk Pihak Terkait yang dimaksud, kemudian mengubah atau mencentang hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.