BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memperingatkan para wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong PPh ketika melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025.
Penghapusan bukti potong dimaksud berpotensi menyebabkan SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak orang pribadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, para wajib pajak perlu melakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan.
"Dalam hal terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku," ujar DJP dalam pengumumannya, Rabu (11/11/2026).
Imbauan terkait pembetulan SPT Tahunan yang terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akibat penghapusan bukti potong tersebut telah disampaikan oleh DJP kepada wajib pajak melalui email dengan domain @pajak.go.id.
Melalui pembetulan ini, wajib pajak orang pribadi diminta melaporkan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti potong PPh, dan informasi pajak lainnya secara benar, lengkap, dan jelas. Panduan pembetulan SPT Tahunan telah disediakan oleh DJP melalui email.
"SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," imbau DJP.
Sebagai informasi, draf SPT Tahunan pada coretax administration system turut memuat bukti potong dan penghasilan yang terkait dengan bukti potong tersebut. Kedua informasi berasal dari pihak pemotong dan terisi secara otomatis pada draf SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
Coretax memang memungkinkan wajib pajak menghapus bukti potong dan penghasilan yang terkait dengan bukti potong dimaksud dari draf SPT. Namun, perlu dicatat bahwa data-data tersebut masih tersimpan pada sistem DJP dan bisa digunakan untuk keperluan pengawasan kepatuhan. (dik)
