TABANAN, DDTCNews – Komisi III DPRD Kabupaten Tabanan, Bali, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pajak. Imbauan pembentukan satgas tersebut dimaksud untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra mengatakan pembentukan Satgas Siber Pajak sudah mendesak di tengah tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran secara nasional serta mengawal penyusunan RAPBD 2027. Pembentukan satgas pun telah masuk dalam poin rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) PAD.
"Ini yang belum dibentuk pemerintah daerah. Ini yang harus segera dilakukan. Entah [sudah] ada atau tidak, kami belum dilibatkan," katanya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Dharma Putra menjelaskan satgas dapat dibentuk dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) agar pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah berjalan lebih efektif. Ia juga mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sinergis dan menghilangkan ego sektoral.
"OPD-OPD penghasil juga jangan terlalu asik dengan cara sendiri," tegas Dharma Putra.
Menurutnya, meski realisasi PAD Tabanan menunjukkan tren pertumbuhan positif, kebijakan efisiensi anggaran dalam 2 tahun terakhir menuntut adanya terobosan baru. Salah satu sektor yang disoroti adalah maraknya usaha restoran, rumah makan, serta akomodasi vila di Kecamatan Kediri yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung.
Ia menegaskan seluruh aktivitas komersial tersebut wajib dikenakan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengenaan pajak tersebut harus diterapkan tanpa memandang status kelengkapan perizinan usahanya.
"Terlepas dari berizin atau tidak, kalau sudah melakukan usaha wajib [dipungut pajak]," tuturnya dilansir kilasbali.com.
Selain pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan/minuman dan jasa perhotelan, DPRD Tabanan juga mendorong optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Banyaknya kendaraan berpelat nomor luar Bali yang beroperasi di Tabanan dinilai menggerus potensi penerimaan daerah karena pajaknya mengalir ke daerah asal kendaraan.
Untuk itu, pemkab diminta menyusun skema stimulasi guna mendorong masyarakat melakukan mutasi atau balik nama kendaraan menjadi pelat Tabanan. Dharma Putra menambahkan pemkab tidak bisa terus bergantung pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang perolehannya sangat fluktuatif mengikuti iklim investasi. (dik)
