JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk turut serta dalam pengendalian tembakau melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara efektif di daerah.
"Saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," katanya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Bima pun meminta pemda untuk mencermati perkembangan strategi pemasaran produk tembakau di lapangan. Kini, produk tembakau tidak hanya dipasarkan secara langsung melalui gerai ritel, tetapi juga melalui kegiatan olahraga.
Perkembangan tersebut menuntut pemda untuk lebih cermat mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang dapat memengaruhi masyarakat.
Dari sisi regulasi, Bima juga berharap pemda menyelaraskan produk hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan ketentuan nasional. Penyelarasan tersebut diperlukan agar pengendalian produk tembakau, termasuk promosinya, dapat dilakukan secara konsisten.
Terkait dengan penegakan hukum, dia mendorong pemda untuk menegakkan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Menurutnya, regulasi tersebut perlu diikuti dengan penerapan dan penegakan yang nyata di lapangan.
"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," ujarnya.
Sebagai informasi, ketentuan mengenai pengendalian tembakau diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan PP tersebut, pemda juga memiliki tanggung jawab dalam pengendalian produk tembakau.
Tanggung jawab pemda berdasarkan PP 28/2024 antara lain:
