EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri Minta Pemda Perkuat KTR dan Pengawasan Promosi Rokok

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Selasa, 17 November 2026 | 15.00 WIB
Kemendagri Minta Pemda Perkuat KTR  dan Pengawasan Promosi Rokok
<p>Ilustrasi.&nbsp;Buruh linting bekerja sembari menunggu giliran dipanggil untuk menerima uang bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBHCHT) di PR Trubus, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (8/12/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/bar</p>

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk turut serta dalam pengendalian tembakau melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara efektif di daerah.

"Saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," katanya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Bima pun meminta pemda untuk mencermati perkembangan strategi pemasaran produk tembakau di lapangan. Kini, produk tembakau tidak hanya dipasarkan secara langsung melalui gerai ritel, tetapi juga melalui kegiatan olahraga.

Perkembangan tersebut menuntut pemda untuk lebih cermat mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang dapat memengaruhi masyarakat.

Dari sisi regulasi, Bima juga berharap pemda menyelaraskan produk hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan ketentuan nasional. Penyelarasan tersebut diperlukan agar pengendalian produk tembakau, termasuk promosinya, dapat dilakukan secara konsisten.

Terkait dengan penegakan hukum, dia mendorong pemda untuk menegakkan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Menurutnya, regulasi tersebut perlu diikuti dengan penerapan dan penegakan yang nyata di lapangan.

"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," ujarnya.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai pengendalian tembakau diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan PP tersebut, pemda juga memiliki tanggung jawab dalam pengendalian produk tembakau.

Tanggung jawab pemda berdasarkan PP 28/2024 antara lain:

  • mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik di tingkat daerah dengan mengacu pada kebijakan pusat serta mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah;
  • menyediakan akses edukasi mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik;
  • menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi untuk berhenti merokok;
  • melakukan penelitian dan pengembangan;
  • melakukan pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau;
  • melakukan advokasi dan kerja sama lintas program dan sektor serta masyarakat;
  • mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
  • mengawasi pelaksanaan KTR serta pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.